Pemerintah Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Efisiensi atau Ancaman Demokrasi?

JAKARTA, PALPOS.ID - Pemerintah Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Efisiensi atau Ancaman Demokrasi?.

Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka. 

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji usulan ini untuk memastikan apakah langkah tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang tertuang dalam konstitusi sekaligus mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan negara.

“Wacana ini perlu dikaji lebih lanjut karena dalam Undang-Undang Dasar (UUD), pilkada tidak harus dilakukan secara langsung. Pemilihan secara demokratis itu bisa berarti banyak hal, termasuk melalui DPRD,” ujar Supratman usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

BACA JUGA:Pilkada OKI 2024: Paslon Jadi Tak Gugat ke MK, Muchendi-Supriyanto Selangkah Lagi Pimpin OKI

BACA JUGA:Pramono Anung dan Hanindhito Himawan Pramana Raih Kemenangan di Pilkada Serentak 2024

Efisiensi Biaya Pilkada Jadi Sorotan

Supratman menggarisbawahi bahwa efisiensi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam wacana ini. 

Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung kerap menimbulkan pemborosan anggaran negara.

“Pilkada langsung membutuhkan biaya besar, belum lagi aspek sosial seperti konflik horizontal yang sering terjadi. Ini adalah beberapa alasan mengapa wacana ini layak untuk dipertimbangkan,” tambahnya.

Pernyataan ini mendapat momentum setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Presiden RI Prabowo Subianto turut mendukung ide ini. 

BACA JUGA:Elon Musk: Orang Pertama dengan Kekayaan Rp7 Kuadriliun Lebih

BACA JUGA:Anggota DPR RI Ingatkan MK untuk Profesional dalam Tangani Gugatan Pilkada 2024

Dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC) pada Kamis (12/12/2024), Prabowo menyebut bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dan dapat mengurangi beban anggaran negara.

“Saya melihat negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura lebih efisien. Pilih sekali anggota DPRD, lalu DPRD yang menentukan kepala daerah,” jelas Prabowo.

Biaya Tinggi Jadi Beban Negara

Sumber: