BUKALAPAK Ajukan Permohonan PKPU terhadap Harmas, Tuntut Pengembalian Dana Rp6,46 Miliar

BUKALAPAK Ajukan Permohonan PKPU terhadap Harmas, Tuntut Pengembalian Dana Rp6,46 Miliar.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
Dalam rangka memenuhi perjanjian tersebut, Bukalapak telah membayarkan booking deposit sebesar Rp6,46 miliar kepada Harmas dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2018.
Seharusnya, dengan pembayaran ini, Harmas telah menyiapkan ruang perkantoran sesuai ketentuan dalam perjanjian.
BACA JUGA:Begini Cara Mendapatkan Diskon Indibiz Paket HSI Unlimited Bisnis: Solusi Digital untuk UKM
BACA JUGA:Punya Bisnis Warung Makan Baru, Begini 4 Cara Promosinya Biar Ramai dan Dikenal Masyarakat!
Namun, hingga saat ini, kewajiban tersebut tidak dipenuhi, menyebabkan Bukalapak mengalami kerugian finansial.
Sejak penghentian kerja sama pada 2019, Bukalapak telah berulang kali menuntut pengembalian dana deposit melalui somasi yang dikirimkan pada Januari dan Februari 2021.
Sayangnya, somasi tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai dari Harmas.
Tidak adanya itikad baik dari pihak Harmas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya mendorong Bukalapak untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan PKPU.
BACA JUGA:Ini Dia Kunci Sukses Budidaya Ikan Nila: Peluang Bisnis Menjanjikan bagi Pemula
BACA JUGA:Tak Semata Kejar Efisiensi dan Laba: Perusahaan Mengusung Praktik Bisnis Berkelanjutan
Kurnia Ramadhana, anggota Komite Eksekutif Bukalapak, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi hak perusahaan serta memastikan kepastian hukum bagi dunia usaha di Indonesia.
“Kami telah memberikan kesempatan berulang kali bagi Harmas untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.
Namun, hingga kini, tidak ada langkah konkret yang dilakukan untuk mengembalikan dana deposit yang telah kami bayarkan.
Oleh karena itu, kami menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan PKPU agar Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dapat menilai dan memberikan keputusan yang adil,” ujar Kurnia.
BACA JUGA:Mudah Kelola Bisnis dengan Britama Bisnis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: