OKU Dorong Pengadaan Berkelanjutan Melalui Transformasi Digital dan Katalog Elektronik Versi 6

BATURAJA,PALPOS.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) menggelar Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 dengan fokus pada pengadaan berkelanjutan melalui transformasi digital dan implementasi Katalog Elektronik Versi 6.

Acara yang berlangsung di Ruang Abdi Praja Pemkab OKU ini dihadiri oleh Wakil Bupati OKU, H Marjito Bachri, serta sejumlah narasumber dari LKPP RI, Kejaksaan Negeri OKU, Polres OKU, dan Inspektorat Daerah Kabupaten OKU.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab OKU, Syaifudin Ardian dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025, meningkatkan pemahaman terkait implementasi Inaproc Versi 6, mendorong belanja E-Purchasing, serta mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

"Kami ingin mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadaan berkelanjutan melalui transformasi digital dan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut," ujar Syaifudin.

BACA JUGA:Disdukcapil OKU Jemput Bola ke Sekolah, 6.500 Siswa Sudah Rekam E-KTP

BACA JUGA:Teddy Minta Kepala OPD Proaktif Cari Dana Ke Pusat

Katalog Elektronik Versi 6 diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain mengurangi biaya pengadaan hingga 20-30%, menurunkan biaya administrasi hingga 40-50%, menciptakan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mempermudah proses pengadaan dengan mengintegrasikan sistem pembayaran.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati OKU, H Marjito Bachri, menekankan pentingnya pengadaan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lingkungan. 

Ia juga menyoroti peran digitalisasi dalam mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

"Pengadaan berkelanjutan, transformasi digital, dan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dan harus segera didorong penerapannya, disertai dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan," tegas Marjito.*

Sumber: