Pemekaran Wilayah NTT: Aspirasi Pembentukan Kabupaten Adonara Mimpi Lama Masyarakat Setempat

Selain itu, masyarakat Waiwerang sendiri sudah menunjukkan kesiapan secara sosial dan politik untuk menjadi tuan rumah pemerintahan baru. 

Penataan kota, pembangunan sarana umum, dan integrasi transportasi antardesa dan antarwilayah terus didorong oleh pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat.

Salah satu keunikan Adonara adalah kekuatan tatanan adat dan budaya lokal. 

Dalam konteks pemekaran wilayah, hal ini menjadi nilai tambah karena masyarakat memiliki struktur sosial yang kuat dan kepemimpinan tradisional yang diakui.

Para tokoh adat di Adonara mendukung pemekaran ini sebagai bagian dari upaya menjaga warisan leluhur dan mendorong kemajuan tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal. 

Mereka menilai bahwa Adonara akan lebih maju jika memiliki pemerintah daerah sendiri yang mampu mengatur arah pembangunan berbasis kearifan lokal.

Tantangan utama dalam pembentukan Kabupaten Adonara saat ini adalah moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat masih menilai bahwa anggaran negara belum siap untuk mendanai DOB baru, apalagi di tengah beban pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan.

Namun, desakan dari berbagai daerah, termasuk Adonara, semakin kuat. 

Mereka menuntut agar pemekaran wilayah tidak hanya dinilai dari sisi fiskal semata, tapi juga dari aspek keadilan, efisiensi pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan.

Masyarakat Adonara berharap agar pemerintah pusat segera membuka moratorium secara selektif, dan mempertimbangkan daerah-daerah yang secara administratif, geografis, dan sosial sudah siap menjadi kabupaten baru. Adonara adalah salah satu contohnya.

Agar perjuangan ini tidak sia-sia, berikut beberapa langkah strategis yang tengah dan akan dilakukan oleh masyarakat Adonara:

Menggalang dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah daerah, legislatif, organisasi adat, tokoh agama, dan pemuda.

Melengkapi semua dokumen administratif dan kajian akademik sebagai syarat usulan DOB.

Membangun komunikasi intensif dengan DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, agar Adonara masuk prioritas bila moratorium dicabut.

Sumber: