Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: Enam Usulan Kabupaten Baru untuk Menghapus Keterisolasian

Verifikasi dan kajian kelayakan oleh tim teknis Kemendagri.

Konsultasi publik dan persetujuan DPRD provinsi.

Rekomendasi Presiden dan pengesahan melalui UU oleh DPR RI.

Jika seluruh proses berjalan lancar, DOB baru ini diharapkan bisa mulai terbentuk secara administratif pada periode 2025–2027.

Menuju Papua Barat Daya yang Inklusif dan Berdaya

Langkah strategis untuk membentuk enam kabupaten baru di Papua Barat Daya bukan hanya sekadar pembentukan pemerintahan baru, melainkan juga langkah rekonstruksi sosial dan ekonomi. 

Ini adalah bagian dari upaya menciptakan Papua Barat Daya yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berpihak pada masyarakat akar rumput.

Jika dirancang dan dijalankan dengan pendekatan partisipatif dan transparan, pemekaran ini dapat menjadi tonggak penting dalam sejarah Papua Barat Daya sebagai provinsi yang mampu berdiri di atas kekuatan lokalnya, menyatu dalam keberagaman budaya, dan melangkah maju bersama Indonesia.

Sumber: