Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Kabupaten Pantai Timur Siap Mandiri, Lepas dari OKI

BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Usulan Pembentukan Provinsi OKE Makin Tak Terbendung

Ini berdampak besar terhadap mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan kesehatan.

Pemerintah Provinsi Sumsel telah berusaha menjawab tantangan ini dengan mengucurkan dana Inpres sebesar Rp60 miliar untuk perbaikan jalan dan konektivitas di wilayah timur OKI, termasuk daerah yang akan masuk wilayah Kabupaten Pantai Timur.

Namun masyarakat menilai, perbaikan sementara ini tidak cukup jika wilayah mereka tetap menjadi bagian dari kabupaten yang terlalu luas.

Peluang Ekonomi dan Investasi di Wilayah Pantai Timur

Kabupaten Pantai Timur digadang-gadang memiliki potensi besar sebagai daerah pertumbuhan ekonomi baru di pesisir timur Sumatera Selatan.

Beberapa potensi yang bisa dikembangkan jika kabupaten ini terbentuk antara lain:

Perikanan Laut dan Tambak Udang

Daerah Tulung Selapan dan Air Sugihan dikenal sebagai lumbung perikanan laut dan udang windu.

Sayangnya, hingga kini belum ada sentra industri pengolahan hasil laut yang memadai di wilayah ini.

Pertanian dan Perkebunan

Pangkalan Lampam dan Sungai Menang memiliki area pertanian padi dan sawit yang sangat luas.

Jika didukung dengan infrastruktur irigasi dan jalan produksi yang baik, hasilnya bisa meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.

Energi dan Kelautan

Wilayah pantai Pantai Timur juga memiliki potensi energi terbarukan, seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), yang cocok dikembangkan untuk mendukung kawasan industri terpadu.

Pariwisata Bahari

Potensi wisata pantai, hutan mangrove, dan budaya lokal bisa dikembangkan jika infrastruktur dasar tersedia.

Pembentukan kabupaten baru membuka ruang promosi pariwisata yang lebih terfokus dan inovatif.

Selain alasan ekonomi, masyarakat juga menaruh harapan besar pada peningkatan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Saat ini, untuk mengurus dokumen resmi seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, masyarakat di Tulung Selapan dan Air Sugihan harus menempuh perjalanan jauh hingga 7-10 jam ke pusat pemerintahan di Kayuagung. 

Sumber: berbagai sumber