Gubernur Sumsel Herman Deru dan BKN Pusat Sepakat Dorong Transformasi ASN di Era Digital

Palembang, PALPOS.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Kepala BKN Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum., menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini disampaikan dalam momen pengukuhan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Heni Sri Wahyuni di Griya Agung Palembang, Selasa (22/7/2025).

 

Pelantikan ini menjadi titik awal penataan ulang manajemen ASN secara lebih sistematis dan adaptif, sesuai dengan tantangan zaman.

Herman Deru menyebut, transformasi ASN tidak boleh berhenti hanya di level administratif.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Hadirkan Payung Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Pasca Perceraian

BACA JUGA:Pererat Sinergi, Kakanwil Kemenkum Sumsel Audiensi dengan Walikota Palembang

 

“Kita perlu perubahan cara pandang dan pola kerja.

ASN harus menjadi pelayan publik sejati yang tanggap, kompeten, dan akuntabel,” ujar Gubernur.

 

Ia berharap kehadiran Heni di posisi strategis ini mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta menjawab kebutuhan reformasi di wilayah kerja BKN Regional VII, termasuk Sumsel.

 

“BKN dan pemerintah daerah harus satu arah dalam membentuk ASN unggul.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel dan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Perkuat Sinergi untuk Akses Keadilan Masyarakat

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel dan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Perkuat Sinergi untuk Akses Keadilan Masyarakat

Karena pelayanan publik yang baik berawal dari SDM yang berdaya saing,” tegas Herman Deru.

 

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa tantangan besar ke depan adalah menyukseskan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya penataan tenaga non-ASN dan penguatan sistem merit.

 

“Ini pekerjaan besar. Kita ingin seluruh ASN memiliki status yang jelas, proses karier yang adil, serta berbasis pada kinerja nyata,” jelas Haryomo.

 

Ia menekankan bahwa sistem merit menjadi pondasi utama dalam mengakhiri praktik nepotisme dalam birokrasi. Hanya mereka yang layak dan berkinerja baik yang bisa menempati posisi strategis.

BACA JUGA:Kolaborasi Jadi Kunci! Wagub Sumsel Cik Ujang Buka Entry Meeting Pengawasan Pemerintah Daerah

BACA JUGA:Bawa Semangat Juara, Gubernur Herman Deru Optimistis Sumsel Tembus Tiga Besar FORNAS VIII 2025

 

Digitalisasi juga menjadi fokus. Pemerintah dituntut memanfaatkan teknologi untuk seluruh proses manajemen ASN, mulai dari rekrutmen, penilaian kinerja, hingga pengembangan kompetensi.

 

“Transformasi digital adalah keniscayaan. Kita harus memanfaatkan teknologi agar layanan kepegawaian bisa lebih cepat, transparan, dan efisien,” paparnya.

 

Haryomo mengajak seluruh pemangku kebijakan, baik pusat maupun daerah, untuk menjadikan transformasi ASN sebagai agenda bersama.

Keberhasilan, menurutnya, hanya dapat dicapai jika seluruh elemen berjalan seiring.

 

“Perlu kolaborasi erat, saling dukung, dan komitmen berkelanjutan.

Bersama, kita bisa mewujudkan ASN yang profesional, responsif, dan menjadi penggerak pembangunan nasional,” tutupnya.

Sumber: