Rapat Paripurna XXI DPRD Sumsel Tetapkan 9 Ranperda 2025 dan Renja 2026

PALEMBANG, PALPOS.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel menyepakati penambahan satu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna XXI DPRD Sumsel yang digelar di ruang rapat paripurna, Senin (29/9/2025).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Edward Candra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah provinsi, serta instansi vertikal.

Agenda utama rapat adalah membahas perubahan dan penambahan Propemperda tahun berjalan.

BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Resmi Buka Muba Expo 2025, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

BACA JUGA:Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Lakukan MWT Koperasi Merah Putih dan IT Palembang, Pastikan Layanan Opti

Dalam rapat, pimpinan DPRD mengumumkan penambahan Ranperda baru, yaitu Ranperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Usulan itu diajukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) setelah melalui pembahasan internal pada 10 September 2025.

Ketua DPRD Sumsel menjelaskan, penambahan Ranperda ini didasarkan pada ketentuan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Regulasi tersebut memperbolehkan DPRD atau gubernur mengajukan Ranperda di luar Propemperda apabila ada keadaan luar biasa, konflik, bencana, tindak lanjut kerjasama, urgensi tertentu, atau perintah dari regulasi yang lebih tinggi.

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Apresiasi Konsumen Setia di Palembang, Hadirkan Promo Menarik Restora

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Toraja Barat Daya Akan Berdampak Positif

Selain itu, penambahan ini juga selaras dengan Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila serta Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang pendidikan wawasan kebangsaan.

Karena itu, DPRD menilai perlu adanya penguatan regulasi yang mendukung pembinaan ideologi Pancasila di Sumsel.

Sumber: