Berita Terbaru Hari Ini - pemerintahan muara enim

Catatan Dahlan Iskan

Berita Terkini

Pawai Obor Keliling, Sambut Tahun Baru Islam

MUARA ENIM

19 menit
Tiga Mobil Laka Beruntun, Lima Luka-luka

MUARA ENIM

23 menit
Sumarni Kaji Ulang Hasil Lelang Jabatan Sebelum Pelantikan

MUARA ENIM

27 menit
Bansos 2026: Kemensos Hadirkan Aplikasi Cek Bansos Berbasis Digital Dan Masyarakat Kini Bisa Usul dan Sanggah

HEADLINE

1 jam
Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau: Wacana Pembentukan Kota Batam Selatan Menguat karena Merasa Terabaikan

HEADLINE

1 jam

Terpopuler

1 Honda CB150R ExMotion, Motor Naked Sport Bergaya Neo Café Racer yang Masih Jadi Buruan Pecinta Otomotif
2 Infinix HOT 70 Resmi Hadir di Indonesia, Usung Desain Bunglon dan Baterai 6000mAh
3 Pantas CBR Series Jadi Andalan Balap, Ini Spesifikasi dan Teknologi yang Membuatnya Tangguh dan Kencang
4 Polda Sumsel Kawal Aksi Damai Mahasiswa UIN Raden Fatah, Pastikan Stabilitas Keamanan Kota Palembang
5 Herman Deru: Silaturahmi dan Semangat Berbuat Jadi Kunci Kesuksesan dan Kemajuan Daerah
6 Adenanta Putra Tunjukkan Konsistensi di ARRC 2026 Motegi, AHRT Siap Lanjutkan Tren Positif di Mandalika

Iklan Idul Adha 1447 H BSB

Iklan Pajak Relaksasi SPT

Pilihan

#pemerintahan muara enim

Sumarni Kaji Ulang Hasil Lelang Jabatan Sebelum Pelantikan

27 menit

Sumarni Kaji Ulang Hasil Lelang Jabatan Sebelum Pelantikan

1,5 Tahun Menjabat, Wabup Tak Pernah Dilibatkan Perencanaan dan Pembahasan Anggaran

4 hari

1,5 Tahun Menjabat, Wabup Tak Pernah Dilibatkan Perencanaan dan Pembahasan Anggaran

Indeks Reformasi Birokrasi Muara Enim Tertinggi se-Sumsel

10 bulan

Indeks Reformasi Birokrasi Muara Enim Tertinggi se-Sumsel

Bupati Edison Evaluasi Pejabat Untuk Rotasi

10 bulan

Bupati Edison Evaluasi Pejabat Untuk Rotasi

Muara Enim Terima LHP Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dari BPK

1 tahun

Muara Enim Terima LHP Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dari BPK

Cegah Korupsi, Kejari Muara Enim Berikan Penerangan Hukum Kepada PPK

1 tahun

Cegah Korupsi, Kejari Muara Enim Berikan Penerangan Hukum Kepada PPK