Kunjungan Kemenkeu dan Kemenkumham di Integrated Terminal Palembang, Perkuat Tata Kelola Energi Pertamina

PALPOS ID – Dalam rangka pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari terminal BBM, serta memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam penyaluran energi kepada masyarakat, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III Kemenkumham RI, melaksanakan Management Walkthrough (MWT) di Integrated Terminal (IT) Palembang pada Senin (20/10).

Dalam kunjungan tersebut, tim dari Kementerian Keuangan dan Kemenkumham RI melakukan peninjauan komprehensif terhadap sistem operasional, proses distribusi, serta implementasi digitalisasi dalam pengelolaan BBM di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III Kemenkumham RI, Unan Pribadi, memberikan apresiasinya terhadap penerapan sistem digital dalam operasional terminal.

"Kami mengapresiasi implementasi digitalisasi yang telah dilakukan, yang memungkinkan proses distribusi BBM berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

BACA JUGA:Kepercayaan terjaga, Bank Sumsel Babel pertahankan Peringkat “idA+” dari PEFINDO

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Sumedang Barat Karena Pertumbuhan Penduduk

Sistem ini sangat mendukung upaya pengawasan dan memastikan distribusi energi dapat tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat," ujar Unan Pribadi.

Ia menambahkan bahwa kunjungan ini juga bertujuan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi peluang perbaikan dalam tata kelola distribusi energi nasional.

Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Erwin Dwiyanto, menyambut baik kunjungan dari Kementerian Keuangan dan Kemenkumham RI sebagai bentuk sinergi dalam menjaga ketahanan energi.

"Kami sangat terbuka terhadap pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya dari Kementerian Keuangan dan Kemenkumham RI.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Subang Utara Bagian Dari Gerakan Besar

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kota Kadipaten Solusi Atasi Sistem Birokrasi

Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan operasional dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kami juga terus berinovasi melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam distribusi BBM kepada masyarakat," ujar Erwin.

Sumber: