Fraksi-Fraksi DPRD Prabumulih Desak Pemkot Optimalkan Sumber Pendapatan

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Berkurangnya anggaran pendapatan daerah akibat pemangkasan dana transfer pusat ke daerah mendapat perhatian serius dari jajaran Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih. 

Situasi tersebut dinilai menjadi alarm penting agar Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih memperkuat strategi kemandirian fiskal melalui optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah, termasuk potensi yang selama ini belum tergarap.

Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026, berbagai masukan tajam disampaikan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pandangan umum pertama datang dari Fraksi Partai Golkar, yang disampaikan langsung oleh juru bicara fraksi, Dra Hj Herawati MKes.

BACA JUGA:Pratu Gilang Saputra Juara Sriwijaya International Taekwondo, Harumkan Nama Yonkav 5/DPC

BACA JUGA:Diduga Sopir Mengantuk, Puso Tabrak Colt Diesel di Simpang Empat Tanjung Raman Prabumulih

Fraksi Golkar menilai bahwa kondisi penurunan dana transfer hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk memperbaiki strategi pengelolaan potensi pendapatan yang ada.

“Fraksi Partai Golkar menilai bahwa pemerintah kota Prabumulih masih kurang optimal dalam menggali sumber pendapatan yang ada ataupun sumber alternatif lainnya,” tegas Herawati di hadapan peserta rapat paripurna.

Menurut Herawati, masih banyak sektor serta potensi yang dapat dimaksimalkan apabila pemerintah kota melakukan pemetaan dan pengelolaan yang lebih serius.

Mulai dari sektor jasa, retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga peluang-peluang baru yang muncul seiring perkembangan ekonomi di masyarakat.

BACA JUGA:Kreatif! Petugas SPPG Prabumulih Timur Kenakan Kostum Power Ranger Bagikan MBG dan Sosialisasi Makan Bergizi

BACA JUGA:Bejat! Kakek Berusia 60 Tahun di Prabumulih Diduga Cabuli Bocah 4 Tahun Anak Tetangga

Fraksi Golkar menekankan perlunya inovasi kebijakan karena kondisi fiskal pemerintah kota yang semakin bergantung pada dana transfer dinilai tidak berkelanjutan.

Agar pembangunan tetap berjalan, maka peningkatan PAD harus menjadi prioritas utama pemerintah kota ke depan.

Sumber: