Silaturahmi Perdana ke Wali Kota, Kajari Prabumulih: Kami Ditargetkan Minimal Dua Perkara Korupsi
Kajari Prabumulih, Asvera Primadona SH MH-Foto:dokumen palpos-
PRABUMULIH, PALPOS.CO - Mengawali tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Asvera Primadona SH MH melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Prabumulih, H Arlan.
Kunjungan yang menjadi langkah awal Kajari Prabumulih dalam membangun komunikasi serta sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih tersebut berlangsung tersebut berlangsung di ruang kerja Wali Kota Prabumulih, Selasa, 20 Januari 2026.
Dalam audiensi tersebut, Kajari Prabumulih Asvera Primadona didampingi sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Negeri Prabumulih, di antaranya Kasi Intelijen, Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), serta Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
“Saya wong baru di sini, tentu yang pertama saya lakukan adalah bersilaturahmi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Wali Kota Prabumulih,” ujar Asvera Primadona kepada wartawan usai pertemuan.
Asvera menuturkan, dalam kesempatan tersebut pihaknya menegaskan kesiapan Kejaksaan Negeri Prabumulih untuk mendukung dan berkolaborasi dengan Pemkot Prabumulih, khususnya dalam aspek penegakan hukum.
Asvera menekankan, penegakan hukum yang dilakukan Kejari Prabumulih bukan untuk menakut-nakuti atau menghambat jalannya roda pemerintahan, melainkan justru sebagai bentuk pendampingan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Tadi saya izin kepada Pak Wali Kota, bahwa penegakan hukum yang nanti kami lakukan bukan untuk mengancam tugas dan fungsi kepala daerah.
Justru sebaliknya, kami hadir untuk membantu Wali Kota memastikan agar anggaran yang ada di Pemkot Prabumulih dapat digunakan sesuai peruntukannya,” tegas Asvera.
BACA JUGA:Tanpa APBD, Perbaikan Tahap Kedua Gerbang Selamat Datang Prabumulih Ditarget Rampung 2026
BACA JUGA:Memasyarakatkan Olahraga dan Ramaikan Talang Jimar, Pemkot Prabumulih Gelar Turnamen Bola Voli
Menurut mantan Kajari Kepahiang tersebut, pengawasan dan pendampingan hukum sangat penting agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Dengan adanya sinergi yang baik antara kejaksaan dan pemerintah daerah, diharapkan pembangunan di Kota Prabumulih dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:






