Iklan Astra Motor

Bansos 2026: Komitmen Pemerintah Dorong Digitalisasi Penyaluran di 40 Wilayah Percontohan

Bansos 2026: Komitmen Pemerintah Dorong Digitalisasi Penyaluran di 40 Wilayah Percontohan

Bansos 2026: Komitmen Pemerintah Dorong Digitalisasi Penyaluran di 40 Wilayah Percontohan.--Dokumen Palpos.id

PALPOS.CO - Bansos 2026: Komitmen Pemerintah Dorong Digitalisasi Penyaluran di 40 Wilayah Percontohan.

Program digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) memasuki babak baru pada 2026. 

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen kuat untuk memperluas implementasi sistem digital dalam distribusi bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan. 

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah penerapan piloting digitalisasi bansos di 40 wilayah percontohan di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Digitalisasi Bansos 2026: DTSEN Jadi Kunci Turunkan Kesalahan Data dan Tingkatkan Akurasi Penerima Manfaat

BACA JUGA:Bansos 2026: 3 Bansos Tambahan yang Disiapkan Pemerintah untuk Meringankan Beban Masyarakat

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. 

Program digitalisasi dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi, akurasi data penerima, serta memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari transformasi digital layanan perlindungan sosial berbasis teknologi dan data terpadu. 

Pemerintah menilai digitalisasi bukan hanya perubahan sistem distribusi, tetapi juga strategi besar dalam reformasi tata kelola bantuan sosial secara nasional.

BACA JUGA:Bansos 2026: Ini Nomor Layanan Pengaduan Resmi dan 9 Bantuan Sosial yang Bakal Cair Tahun Ini

BACA JUGA:Bansos 2026: Ini 7 Kriteria Penerima PKH dan BPNT, Serta Kebijakan Baru Pemerintah Berbasis DTSEN

Digitalisasi Bansos Jadi Instrumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan

Digitalisasi bansos dirancang untuk memperbaiki berbagai persoalan klasik, seperti data penerima tidak akurat, duplikasi bantuan, hingga keterlambatan distribusi. 

Dengan sistem digital berbasis data terpadu, pemerintah dapat memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih detail dan real time.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: palpos.disway.id

Berita Terkait