Bupati Muara Enim Pastikan Belum Ada Pengurangan PPPK

MUARA ENIM, PALPOS.CO – Bupati Muara Enim H Edison memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, belum memiliki rencana untuk melakukan pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Bupati menyikapi kebijakan pengelolaan belanja pegawai daerah yang mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2027.

Edison menjelaskan bahwa, aturan tersebut membatasi belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari total anggaran daerah. 

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terlebih dengan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang cukup besar di Kabupaten Muara Enim.

BACA JUGA:SDT Siap Jadi Tuan Rumah MTQ ke-42

BACA JUGA:Siswa SD-SMP Muara Enim Terima LKS Gratis Wujud Program MEMBARA Ringankan Beban Orang Tua

"Secara aturan, belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. Kalau tidak dilakukan efisiensi, sebenarnya posisi kita sudah di angka itu.

Namun karena adanya efisiensi dan jumlah PPPK kita cukup banyak, tentu harus ada penyesuaian,"jelas Edison, Senin 30 Maret 2026.

Meski demikian, Edison menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki rencana untuk melakukan pengurangan tenaga PPPK.

Pihaknya masih menunggu kebijakan lanjutan dari Pemerintah Pusat terkait implementasi UU HKPD tersebut.

BACA JUGA:Edar Ekstasi di Muara Enim, Pemuda Asal PALI dibekuk

BACA JUGA:Wisata Air Terjun Bedegung Diserbu Wisatawan

"Kita belum terpikir untuk melakukan pengurangan PPPK. Kita tunggu kepastian dari Pemerintah Pusat, apakah nanti ada kebijakan baru, misalnya penundaan pemberlakuan atau pengembalian kondisi fiskal seperti semula," katanya.

Lebih lanjut, Edison juga menyinggung kondisi transfer ke daerah (TKD) yang mengalami pemotongan hingga Rp1,3 triliun.

Sumber: