Isi Kekosongan, Pemkab Muara Enim Lelang 8 Jabatan Eselon II

MUARA ENIM, PALPOS.CO - Pemerintah Kabupaten MUARA ENIM resmi membuka seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II. 

Hal ini tertuang dalam Pengumuman Nomor: 800.1.3.3/01/PANSEL-JPTME/2026 tentang seleksi terbuka di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Kepala BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi, menyampaikan bahwa seleksi ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang saat ini masih mengalami kekosongan.

"Sejumlah jabatan yang dilelang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Selain itu, ada juga jabatan yang akan segera kosong karena pejabat definitifnya memasuki masa purnabakti," ujar Harson, Rabu 1 April 2026.

BACA JUGA:Kebijakan WFH ASN, Pemkab Muara Enim Tunggu Edaran Gubernur

BACA JUGA:Hibah Lahan Pemda untuk Perum Bulog Dihujani Interupsi

Harson menegaskan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu segera melakukan pengisian jabatan secara definitif agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Adapun delapan jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilelang yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Menurut Harson, seleksi terbuka ini memberikan kesempatan bagi ASN yang memenuhi syarat dari seluruh wilayah Sumatera Selatan, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi vertikal.

"Tujuannya untuk mendapatkan pejabat yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi," tambahnya.

BACA JUGA:Masuk Lubang, Pengendara Revo Alami Luka Berat

BACA JUGA:Kasus Suspek Campak di Muara Enim Capai 77 Orang, Dinkes Pastikan Tren Mulai Menurun

Sementara itu, Bupati Muara Enim H. Edison, membenarkan adanya pelaksanaan lelang jabatan tersebut sebagai langkah untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

"Memang benar saat ini kita melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi yang kosong, baik yang masih dijabat Plt maupun yang akan ditinggalkan karena pejabatnya memasuki masa purnabakti," tegas Edison.

Sumber: