Mulai 2027 Gaji PPPK Diusulkan Ditanggung APBN, Yoppy Karim Minta Dana Diturunkan ke Daerah

LUBUKLINGGAU, PALPOS.CO – Rencana pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai 2027 menjadi angin segar bagi pemerintah daerah.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk membiayai gaji PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI H. Fauzi Amro saat melakukan kunjungan kerja perorangan di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis (15/10/2026).

Fauzi mengungkapkan, anggaran sekitar Rp54,1 triliun telah disiapkan untuk pembiayaan gaji PPPK, yang terdiri dari sekitar Rp23 triliun untuk PPPK penuh waktu dan Rp31,1 triliun untuk PPPK paruh waktu.

BACA JUGA:Dari Lubuklinggau ke Kemenaker RI, Trisko Defriyansa Siap Dukung Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional

BACA JUGA:Curat Mendominasi, Polres Lubuklinggau Ungkap 34 Kasus Selama Ops Sikat I Musi 2026

Menurutnya, skema pembiayaan melalui APBN diharapkan memberikan kepastian pembayaran gaji sekaligus meringankan beban keuangan pemerintah kabupaten dan kota.

“Harapan kami, anggaran untuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu dapat ditanggung APBN sehingga tidak lagi menjadi beban daerah,” ujar Fauzi.

Ia menjelaskan, kepastian sumber pembiayaan gaji PPPK menjadi penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pendataan PPPK yang telah disampaikan pemerintah daerah kepada instansi terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu disesuaikan dengan kebutuhan anggaran serta jumlah pegawai yang akan dibiayai.

BACA JUGA:Terancam Hukuman Mati, Ini Pengakuan IH Tersangka Penusukan Sukri Pedagang Pisan Molen

BACA JUGA:Kakak-Adik Tersangka Penusukan Pedagang Pisang Molen Berhasi Diringkus Tim Macan Linggau

Fauzi berharap rencana tersebut dapat memberikan kepastian bagi para PPPK, termasuk tenaga guru dan tenaga teknis, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang tanpa dihantui kekhawatiran dirumahkan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Meski demikian, evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai tetap dapat dilakukan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: