Jaga Stabilitas Keuangan Daerah, APBD OKI Dirancang Berimbang

KAYUAGUNG, PALPOS.ID - Bupati Ogan Komering Iir (OKI), H Iskandar SE berupaya menjaga stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2022 dan Tahun 2023 mendatang.

Hal itu diungkapnya saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2022 dan APBD Kabupaten tahun anggaran 2023 pada Rapat Paripurna XXIII, Pembicaraan Tingkat I, DPRD Kabupaten OKI di Kayuagung, Senin (25/7).

"Kebijakan APBD berimbang antara rencana pendapatan dan belanja menjadi pilihan untuk mewujudkan APBD OKI yang sehat," ujar orang nomor satu di wilayah Bumi Bende Seguguk ini.

Ia menambahkan, kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya pengurangan pendapatan transfer pusat akibat wabah Covid-19.

"Sehingga pada APBD Perubahan kita perlu menyesuaikan antara pendapatan dengan belanja daerah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten OKI akan tetap memfokuskan pembangunan pada program prioritas," tuturnya.

Dikatakannya lagi, perubahan komponen transfer pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh besar terhadap pembiayaan daerah.

“Oleh karena itu kita membutuhkan pengelola keuangan yang mampu menjaga APBD saat menghadapi tekanan lonjakan harga komoditas dan penurunan penerimaan pajak daerah," terangnya.

Masih kata Iskandar, adapun rencana struktur APBD Perubahan OKI Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diperkirakan sebesar Rp 2,5 Triliyun dan  belanja Daerah sebesar Rp 2,7 Trilyun.

"Sementara Pembiayaan Netto daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 160 Miliar. Angka ini mampu menutupi defisit antara pendapatan dan belanja APBD Perubahan OKI tahun anggaran 2022 sebesar Rp 160 Miliar," jelasnya.

Lebih lanjut, mulai di APBD Perubahan 2022, mereka menekan defisit melalui pembiayaan netto (penerimaan setelah dikurangi pengeluaran) sehingga rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi berimbang.

"Sementara Rencana struktur APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan komponen Pendapatan Daerah yang diperkirakan sebesar Rp 2,21 triliyun dan belanja diperkirakan sebesar   Rp 2,23 Triliyun dan Pembiayaan Netto daerah sebesar Rp 28,470 Miliar," imbuhnya.

Lebih jauh, artinya ada defisit sekitar Rp 28,470 Miliar yang akan mereka tutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp 28, 470 Miliar.   Sehingga menurutnya, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun 2023 mendatang menjadi berimbang

"Saya mengajak eksekutif bersama legislative meningkatkan kemampuan daerah di dalam menciptakan kualitas spending better yang berorientasi pada target. Jadi memang masih perlu terus ditingkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerahnya," pungkasnya.

Menurutnya juga, tentu kerja sama, komitmen dari seluruh pemerintah daerah, eksekutif dan legislative akan sangat penting untuk mereka bisa bersama-sama menjaga ekonomi, menjaga masyarakat, dan menjaga APBD. (*/rilis)