PALEMBANG,PALPOS.ID,-Pada tahun anggaran 2023 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih pembangunan infrastruktur di Kota Prabumulih, akan lebih sedikit dibandingkan tahun ini. Hal itu dikarenakan, pemerintah akan lebih fokus pada jaring pengaman sosial masyarakat (JPSM).
Hal itu diungkapkan, Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE didampingi anggota DPRD Kota Prabumulih Dapil II, ketika diwawancarai wartawan usai menggelar reses, di Kantor Camat Cambai, Rabu (24/8).
Dikatakan Palo, arah pembangunan ditahun 2023 itu sudah sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat bahwa dalam APBD tahun 2023 kebijakan akan lebih mengarah kepada jaring pengaman sosial masyarakat.
“Seperti tadi kami sampaikan, kedepan Prabumulih masih ada kuota kelebihan yang belum terpenuhi terkait dengan BPJS Kesehatan,” ungkapnya sembari mengimbau kepada Camat, kades/lurah untuk mendata warganya yang layak untuk mendapatkan BPJS kesehatan tersebut.
Ketika ditanya apa penyebab kuota BPJS Kesehatan di Kota Prabumulih yang belum terpenuhi itu, Palo mengaku pihaknya masih belum mengetahui apa penyebabnya.
“Itu yang masih kita belum ketahui, mungkin sosialisasi kepada masyarakat yang belum sampai. Makanya dalam reses ini kami mengimbau kepada lurah/kades untuk melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat,’ tuturnya.
Ketika disinggung mengenai beberapa penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, Palo menuturkan kedepan pemerintah kota Prabumulih akan menanggung biaya penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Ada penyakit yang memang tidak dicover BPJS Kesehatan dan ini kita tanggung dana itu, kita siapkan melalui APBD tapi penempatannya tidak boleh di rumah sakit swasta tapi harus ditempatkan di RSUD Prabumulih,” tegasnya.