Uang Pensiunan DPR, Kalau Baru Satu Periode Cukup Penghargaan

PALEMBANG, PALPOS.ID - DPR RI dan DPD RI merupakan pejabat negara dan masa jabatannya juga hanya 5 tahun.

Harusnya pemerintah cukup memberikan uang penghargaan kepada mereka, tanpa harus membebani negara dengan uang pensiun.

"Kecuali untuk anggota dewan yang telah menjabat 2 atau 3 periode. Masih bisa dimaklumi. Karena untuk pengabdian selama 5 tahun, belum banyak hasil yang bisa dimanfaatkan negeri ini," ujar Bagindo Togar Butar-butar, Pengamat Sosial Politik Sumsel saat dihubungi Palpos.id, Senin, 29 Agustus 2022.

Sebagai gambaran, Bagindo mengatakan, dalam satu periode ada 575 anggota DPR RI.

BACA JUGA:Pemberian Pensiun DPR RI Bakal Bebani APBN

Nah, bila dari jumlah itu hanya separuhnya saja yang terpilih kembali, maka bisa dibayangkan berapa besaran dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membayar pensiunan wakil rakyat ini.

Dari situ saja sudah masuk pemborosan. Pada kesempatan yang sama, Bagindo juga mempertanyakan sikap pemerintah saat ini, yang terkesan sangat memanjakan pejabat politik terutama ditingkat pusat.

"Mengapa sekarang pemerintah begitu mengapresiasi secara berlebihan pejabat politik negeri ini,” tuturnya.

‘’Sementara apa yang mereka berikan pada negara ini, tidak sebanding dengan uang negara yang diberikan kepada para pejabat politik tersebut," ujar Bagindo.

BACA JUGA:Lebih Besar Mana Uang Pensiun PNS atau Mantan Anggota Dewan

Padahal banyak kelompok lain yang justru lebih membutuhkan perhatian dan anggaran dari pemerintah. Seperti petani, nelayan, buruh, wartawan dan lainnya.

"Mereka ini yang harusnya mendapat pehatian lebih. Bukannya pada anggota DPR Ri yang secara moral dan keuangan sudah lebih mapan," tukasnya.

Sikap pemerintah ini lanjut Bagindo, menimbulkan kecurigaan dimasyarakat.

"Apa yang dilakukan pemerintah saat ini menimbulkan tanda tanya. Ada apa sebenarnya, apa ada sesuatu yang besar yang mereka sembunyikan,” terangnya.

BACA JUGA:Puluhan PNS Empat Lawang Memasuki Usia Pensiun

‘’Atau ada sesuatu yang ditakutkan pemerintah, agar DPR RI tidak membuka masalah tersebut secara terang benderang," jelas Bagindo. (*)