Sepi Pembeli, Disdag OKI Revitalisasi 96 Kios Pasar Rakyat Kayuagung

KAYUAGUNG, PALPOS.ID - Dinas Perdagangan (Disdag), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merevitalisasi 96 kios Pasar Rakyat Kayuagung yang berada di Keluruhan Mangun Jaya.

Kepala Disdag OKI, Alamsyah melalui Staf Fungsional Analis Perdagangan Ahmad Nawawi MPd mengatakan, kegiatan revitalisasi tersebut dilakukan untuk menghidupkan kembali karena terjadinya sepi pembeli.

"Jadi kami dari dinas perdagangan ini mempelajari penyebab sepinya pembeli itu, dan ternyata karena akses jalan yang sempit. Sempitnya jalan menyulitkan masyarakat untuk masuk kesana," ungkapnya kepada Palpos.Id, Selasa, 30 Agustus 2022.

Ia menambahkan, selain faktor sepi, kondisi bangunan juga dinilai sudah mulai rapuh.

BACA JUGA:Antusias Menonton Lomba, Masyarakat Kabupaten OKI Padati Sisi Jalan

Oleh karena itu, mereka berinisiatif mengajukan proposal program revitalisasi ke Kementrian Perdagangan sejak tahun 2021 lalu.

"Alhamdulillah, pada tahun 2022 ini proposal yang kita ajukan terealisasi berbarengan dengan empat kabupaten lain di Provinsi Sumsel diantaranya, Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Prabumulih, dan Lahat," ujarnya.

Dikatakannya lagi, melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) yang bersumber dari APBN dari Kementrian Perdagangan senilai Rp 2,7 miliar itu, proses revitalisasi yang dimulai sejak bulan Agustus ini direncanakan rampung hingga Desember nanti.

"Untuk akses jalan yang sempit itu diperkirakan sekitar 80 cm. Dimana nanti akan kita perlebar menjadi sekitar 3 meter, sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk berlalu lalang disana," tuturnya.

BACA JUGA:Serapan DAU Kabupaten OKI Diatas 50 Persen

Masih kata Nawawi, para pemilik kios di Pasar Rakyat Kayuagung bermacam-macam. Dimana ada yang   berjualan pecah belah, menjahit pakaian, warung kopi, salon rambut, dan lain-lain.

"Oleh karena itu, kita berharap jika pasar yang telah direvitalisasi nanti dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang, serta pembeli menjadi ramai. Sehingga meningkatkan perekonomian pedagang dan bagi pemerintah daerah menjadi retribusi untuk sumber PAD," tutupnya. (*)