YLKI Sebut Fenomena Kegilaan Membeli BBM

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Sebelumnya, masyarakat sempat dibuat cemas dengan kabar harga BBM naik mulai 1 September 2022.

Namun, hingga saat ini terpantau harga BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar masih tetap seperti yang berlaku sebelumnya.

Pertamina justru menurunkan tiga harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Sebelumnya, pemerintah sempat memberi tanda perihal kenaikan harga BBM. Berhembus kabar jika kenaikkan harga BBM Pertalite di SPBU Pertamina masih berada di bawah Rp10.000 per liter.

BACA JUGA:Tindak Tegas Pelaku Penimbunan BBM Subsidi

Harga tersebut mendapat kenaikkan dengan range Rp1.000 sampai Rp2.500 dari harga yang saat ini Rp7.650 per liter.

Tak hanya Pertalite dan Solar, Pertamax juga akan mengalami kenaikkan dari yang sekarang dipatok Rp12.500 per liter.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite dan Solar. Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan akan ikut menekan daya beli hingga menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) wilayah Muara Enim-Lahat Raya Sanderson Syafei ST SH, mengatakan permintaan domestik Indonesia masih akan terakselerasi pada semester II-2022 sejalan dengan pelonggaran mobilitas.

BACA JUGA:Sekda OKU Pimpin FGD Antisipasi Pengalihan BBM Bersubsidi

Namun, inflasi dan kenaikan harga BBM bisa melambungkan inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi.

“Menyayangkan tarik ulur keputusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mendorong masyarakat di banyak daerah mengalami, apa yang dinamakan dengan fenomena buying frenzies (Fenomena Kegilaan Membeli),” ujar Sanderson, Kamis, 01 September 2022.

Dimana fenomena masyarakat berbondong-bondong mengisi tangki akibat kabar harga BBM akan naik sepekan ini.

Jadi masyarakat cenderung membeli barang dengan tujuan mengantisipasi kenaikan harga.

BACA JUGA:Lakukan Patroli Pengamanan Kenaikan BBM

Buktinya, kata dia, antrean panjang di hampir semua SPBU di Sumatera Selatan khususnya, meski keputusan kenaikan BBM bersubsidi batal naik karena mungkin menunggu ketok palu kompensasi dari DPR RI.

“Seharusnya pemerintah sadar kalau keputusan harga BBM bersubsidi ini bukan hanya terkait satu kementerian saja dan satu aspek kehidupan masyarakat saja,” terangnya.

‘’Namun semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat akan berdampak,” pungkas Sanderson. (*)