Pembina Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian Terbaik, Gubernur Deru Terima Penghargaan BKN Award

PALEMBANG, PALPOS.ID - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru, mendapat penghargaan apresiasi “Kerja” dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Yakni sebagai Pembina Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian Kabupaten dan Kota se-Sumsel.

Penghargaan berupa BKN Award tersebut itu diberikan secara langsung oleh Kepala BKN RI Dr Ir Bima Haria Wibisana, didampingi Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Drs Margi Prayitno, MAP, kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam acara BKN Award 2022 dilaksanakan di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat, 02 September 2022.

Pada ajang yang sama bukan hannya Gubernur Herman Deru saja yang menerima penghargaan.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Optimalisasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Namun juga Pemprov Sumsel mendapatkan penghargaan Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN  Palembang yang diterima oleh Kepala BKD Sumsel, Hj Nora Elisya SH MM.

Atas Komitmen Peningkatan Layanan Kepegawaian dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Profesional dan Bermartabat di Lingkungan Pemprov Sumsel.

Menanggapi penghargaan diterimanya pada ajang BKN Award Tahun 2022, Gubernur Deru menegaskan, penghargaan yang telah diterima menjadi pemacu kinerja bagi kalangan ASN dilingkungan Pemprov Sumsel.

Terutama dalam memberikan layanan terbaik pada masyarakat. "Alhamdulillah terimakasih kepada BKN yang telah memberikan penghargaan,” terangnya. 

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Singkronkan Kebijakan Strategis Nasional Melalui Revisi RTRW

Ini sebenarnya bukan target kita, tetapi memang murni sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat.

‘’Mudah-mudahan penghargaan ini menjadikan kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam memanage semua pegawai yang ada,” kata Gubernur Deru.

Lebih lanjut Gubernur Deru menyampaikan, usulan penambahan pegawai melalui BKN.

Karena kondisi yang ada di Sumsel saat ini masih banyak kekurangan pegawai berstatus ASN, baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/kota.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Bakal Berangkatkan Peserta Magang ke Jepang

"Persoalan kami hadapi bukan saja di Provinsi, melainkan Kabupaten/kota  masih sangat kekurangan kuota pegawai ASN khususnya bagi kabupaten/kota baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Herman Deru meminta kejelasan terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mengingat dirinya sering menerima keluhan terkait PPPK yang lulus, namun tidak ditugaskan di daerah lokasi saat mendaftar.

"Kita mengharapkan ada ketegasan dari BKN atau memang terjadi kesalahan sistem atau lainnya, tolong diberikan solusi untuk itu," ungkapnya.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Bentuk Karakter Pegawai Berintegritas

Dibagian akhir sambutannya Herman Deru mengharapkan adanya kemudahan dalam mengakses signal bagi BKD di daerah yang lokasinya jauh dari pusat perkotaan.

Karena  urusan  signal ini menjadi salah satu penghambat bagi pegawai BKD dalam memanage para pegawai.

"Kabupaten/kota yang menerima BKN Award ini adalah Kabupate/Kota yang memang lebih lengkap dalam memanage pegawai,” ujarnya.

‘’Kalau di daerah sering sekali kita temui kendala signal yang sering blank spot, karena jauh dari pusat kota,” pungkasnya.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Komitmen Cetak Generasi Berbekal IPTEK dan IMTAQ

Sementara itu, Kepala BKN RI Dr Ir Bima Haria Wibisana, menuturkan pihaknya terus akan memantau dan memastikan pelayanan managemen ASN di daerah dilaksanakan dengan baik.

Menajemen kinerja yang benar menurut dia adalah manajemen kinerja yang dapat diukur harian.

‘’Karena itu BKN telah menyiapkan berbagai program dan aplikasi untuk meningkatkan kualitas managemen ASN dengan diiringi pemanfaatan digitalisasi,” tambahnya.

Menanggapi masukan yang telah disampaikan Gubernur Deru, Bima menuturkan bahwa kedepannya ASN di Indonesia menjadi minoritas.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis SDA Terbarukan

Karena pemerintah telah menetapkan PPPK mendominani dalam menjalankan tugas-tugas di Pemerintahan.

"Jika kita lihat negara maju, mereka telah menjadikan PPPK sebagai pegawai pemerintah seratus persen. Dalam waktu dekat ini pemerintah tengah mempersiapkan prosentase 30 persen ASN. Sedangkan sisanya 70 persen adalah berstatus PPPK," ucapnya.

Terkait signal, Bima mengatakan bahwa Pemerintah akan menyediakan satelit sendiri untuk memudahkan para pekerja yang ada di daerah dan jauh dari pusat perkotaan.

"Kedepan nanti pemerintah akan meluncurkan satelit sendiri bagi para pegawai-pegawai yang mengalami kendala signal di daerah dan mudah-mudahan ini akan segera terwujud dan blank spot area tidak terjadi lagi," pungkasnya.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis SDA Terbarukan

Kepala Kantor Regional VII BKN  Palembang, Margi Prayitno mengegaskan BKN Award merupakan bentuk penghargaan dari BKN kepada Instansi Pemerintah yang dinilai berhasil menyelenggarakan manajemen ASN di daerahnya.

"BKN Award ini kita laksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintahan yang telah berhasil dalam memberikan pengarahan kepada ASN di daerahnya antara lain dalam pengadaan ASN, proses bisnis, penerapan standar Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN, peningkatan indeks profesional ASN, dan pemanfaatan layanan digital ASN," tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palembang yang dalam hal ini juga menjadi tuan rumah dalam BKN Award, H. Harnojoyo mengucapkan terimakasih atas 3 penghargaan yang telah mereka terima dan sekaligus ajang BKN Award 2022.

"Kami sangat bersuyukur Palembang bisa menjadi tuan rumah dan mendapatkan 3 penghargaan dalam acara BKN Award, tentu ini akan kami jadikan motivasi kerja di jajaran Pemkot Palembang," kata Harnojoyo.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Dorong Majunya Sektor UMKM Melalui Expo

Untuk diketahui pada BKN Award 2022 yang menerima penghargaan meliputi 3 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di Sumbagsel.

Ketiga provinsi tersebut masing-masing Provinsi Sumsel, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bangka Belitung.

Sedangkan 8  Kabupaten/kota yang menerima BKN Award 2022 adalah Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Kota Pangkal Pinang, Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur.

Turut hadir pula dalam kesempatan teraebut, Kepala BKN Republik Indonesia Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, Wagub jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Walikota  Palembang, H. Harnojoyo.

BACA JUGA:Jawab Kebutuhan Masyarakat, Pemprov Sumsel Terapkan Layanan Publik Sistem OSS

Kemudian, Kepala kantor Regional VII BKN, Margi Prayitno, Walikota Lubuklinggau, H. SN. Prana Putra Sohe, Bupati Belitung, H. Sahani Saleh.

Selanjutnya, Walikota Jambi, H. Syarif Pasha, Bupati Belitung Timur, Burhanudin, Walikoya Pangkal Pinang, H. Maulan Aklil, Wakil Walikota Prabumulih, H. Andriansyah. (*/rilis)