Anggota DPRD Prabumulih Tolak Kenaikan BBM

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Kebijakan pemerintah pusat yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya datang dari anggota DPRD Kota Prabumulih, Beni SH.

Politisi dari Parta Demokrat tersebut secara tegas mengatakan, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi pasca pandemi Covid1-9 tersebut dinilai membebani masyarakat alias tidak pro rakyat.

“Saya selaku anggota DPRD Kota Prabumulih dari Partai Demokrat menilai kenaikan harga BBM saat ini tidak tepat. Karena itu saya menolak kenaikan harga BBM. Sebab saat ini masyarakat masih terpuruk pasca pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Dikatakan Beni, akibat kenaikan harga BBM tersebut sangat membebani masyarakat. “Kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah,” tuturnya.

Lebih lanjut Beni menuturkan, dirinya tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.

Tak hanya itu saja, Beni juga menuturkan, ditengah masyarakat kesusahan karena kebijakan itu dirinya tidak melihat adanya upaya penghematan yang dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. 

“Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” cetusnya.

Lebih lanjut Beni mempertanyakan, alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi disaat harga minya dunia turun. “Kenapa kita menaikan harga BBM, kan minyak dunia turun,” pungkasnya seraya mengatakan ikut prihatin dengan pemerintah daerah yang akan ikut terdampak akibat kenaikan harga BBM tersebut. (abu)