Hanya Tiga Fraksi Ini di DPRD Sumsel Tegas Tolak BBM Naik

PALEMBANG, PALPOS.ID - Dari sembilan Fraksi di DPRD Prov Sumsel, hanya tiga fraksi yang dengan tegas menolak  kenaikan harga BBM yang diumumkan Pemerintah, Sabtu (3/9)  dalam Rapat  Paripurna DPRD Sumsel ke IV (55)  tentang Raperda Perubahan APBD Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2022  dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel.

Tiga Fraksi yang menolak atas kenaikan harga BBM adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra dan  Fraksi PKS.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya, sejumlah kepala dinas dan anggota DPRD Sumsel.

Melalui juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumsel, Prima Salam  menolak atas kenaikan harga BBM.

“Berdasarkan keterangan Kementrian ESDM, penyesuaian harga BBM subsidi dilakukan karena tidak tepat sasaran sebab banyak dinikmati oleh orang yang mampu dan penyebab lainnya karena  naiknya harga minyak dunia  yang melonjak tiga kali lipat. Namun apapun alasannya Fraksi Gerinda menilai kenaikan harga BBM tersebut belum tepat waktunya sekalipun ada kompensasi  untuk BBM bersubsidi, yang akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu yang akan dibayarkan dua termin masing-masing Rp300 ribu,” katanya, Senin (5/9).

Sikap penolakan ini menurut Prima merupakan bentuk sikap keberpihakan Partai Gerindra  kepada kesulitan masyarakat  yang barusan pulih dari  keterpurukan ekonomi   akibat pandemi Covid -19.

Maka dengan kenaikan harga BBM ini kondisi perekonomian masyarakat semakin memburuk karena BLT tidak cukup untuk meringankan ekonomi masyarakat. “Karena itu Fraksi Partai  Gerindra meminta pemerintah pusat meninjau kembali keputusan kenaikan harga BBM  tersebut,” katanya.

Hal senada dikemukakan juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha yang juga menolak atas kenaikan harga BBM tersebut.

“Menurut kami adanya kebijakan tersebut sangat tidak tepat, hal ini mengingat perekonomian yang belum begitu stabil dan daya beli masyarakat belum juga membaik akibat  diterpa Pandemi Covid-19. Kami dari Fraksi PKS secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut  dan kami meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel agar berdiri bersama –sama masyarakat Sumsel untuk mendesak pemerintah pusat membatalkan kebijakan yang dapat menyengsarakan rakyat,” katanya.

Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel Gani Subit juga menyatakan penolakan atas kenaikan harga BBM tersebut. “Karena kenaikan harga BBM tersebut belum tepat untuk dilakukan sekarang ini,” katanya. (del/ril)