PALEMBANG, PALPOS.ID - Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) memiliki kewajiban menjaga berbagai aset perusahaan.
Tujuannya agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan perusahaan maupun negara. Aset yang dimiliki KAI berupa sarana dan pra sarana. Aset sarana yaitu aset yang berkaitan langsung dengan operasional perjalanan kereta api seperti lokomotif, kereta, gerbong, dan lainnya. Sedangkan Aset pra sarana yaitu aset yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan operasional perjalanan kereta api di antaranya aset tanah, rumah perusahaan, dan bangunan dinas. BACA JUGA:Belum Vaksin Booster, Pelanggan KAI Wajib Tes RT-PCR “KAI berkomitmen untuk selalu menjaga seluruh aset yang dimiliki perusahaan agar dapat terus memberikan manfaat bagi KAI dan masyarakat luas,” kata Kabag Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, Kamis 08 September 2022. Selain dimanfaatkan untuk kepentingan dinas, KAI juga melakukan optimalisasi atas aset tersebut dengan cara dikomersialkan, sehingga aset-aset itu menjadi produktif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Bentuk komersialisasi aset pra sarana tersebut dipergunakan di antaranya sebagai kantor, rumah makan, parkir, dan sebagainya. Total aset tanah KAI seluas 40.887.775 m2 yang tersebar di berbagai wilayah Divre III Palembang. BACA JUGA:Penumpang Kereta Api Belum Vaksin Booster Wajib Antigen Untuk aset yang telah dilakukan sertifikasi seluas 2.943.524 m2 dan secara bertahap KAI terus melakukan pensertifikatan dan penjagaan untuk mengamankan asetnya. “Guna mempercepat proses sertifikasi aset tersebut, KAI Divre III Palembang telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan, Kantor Pertanahan masing-masing kota atau kabupaten, juga pihak penegak hukum,” tuturnya. ‘’Termasuk dukungan dari Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto sewaktu Dirut KAI, Didiek Hartantyo melakukan audiensi, 2 September 2022 lalu,” ungkapnya. ‘’Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian aset-aset negara yang ada di pihak ketiga,” tegas Aida. BACA JUGA:Jaga Keselematan, Dishub Muara Enim Bangun 4 Pos Perlintasan Kereta Api Selain pensertifikatan, KAI juga melakukan penjagaan aset. Penjagaan tersebut meliputi pendataan atau mapping aset, pemasangan patok tanda batas, pemasangan plang penanda aset. Kemudian, pemagaran (pasca penertiban), penertiban, dan penyelamatan aset melalui jalur hukum atau litigasi. Jika ditemukan aset yang bermasalah, maka KAI akan menertibkan aset tersebut melalui berbagai langkah. Baik melalui metode non-penertiban, penertiban, atau bahkan harus menempuh jalur hukum berupa gugatan perdata/TUN atau laporan pidana. BACA JUGA:Penumpang Kereta Api Wajib Vaksin Booster Aida menegaskan, KAI terus melakukan berbagai upaya dalam mengamankan aset-aset perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menjaga aset yang dimiliki, KAI ikut andil dalam menjaga aset negara yang dapat digunakan untuk kepentingan bangsa. (*/rilis)KAI Divre III Palembang Jaga dan Selamatkan Aset
Kamis 08-09-2022,15:48 WIB
Reporter : Septi
Editor : Bambang
Kategori :
Terkait
Selasa 09-06-2026,16:46 WIB
Mediasi Alot, Warga Minta KAI Hitung Ulang Nilai Ganti Rugi
Jumat 29-05-2026,20:35 WIB
Hampir 20 Ribu Penumpang Gunakan LRT Sumsel Selama Libur Idul Adha 1447 H
Selasa 19-05-2026,16:32 WIB
Asyik Main Slot, Tiga Residivis Diciduk Polisi
Rabu 13-05-2026,14:50 WIB
Ratusan Massa APM Kepung DPRD Prabumulih, Soroti CSR dan Rekrutmen Tenaga Kerja 2 Perusahaan BUMN
Terpopuler
Rabu 10-06-2026,17:57 WIB
Daftar Bansos Cair Juni 2026, Ada BPNT Rp600 Ribu dan PKH Tahap 2, Cek Nama Anda Sekarang
Rabu 10-06-2026,10:38 WIB
Kawasaki W175 Versi Amerika Ternyata Tak Lebih Canggih dari Kawasaki W175 Versi Indonesia
Rabu 10-06-2026,10:56 WIB
Sambal Kerang Dara, Kuliner Nusantara yang Kian Digemari Masyarakat
Rabu 10-06-2026,17:48 WIB
Pemekaran Wilayah Kepulauan Riau Menguat, Kabupaten Bintan Utara Jadi DOB Demi Percepat Pembangunan
Rabu 10-06-2026,11:18 WIB
Indonesia Kalahkan Mozambik 1-0, Ranking FIFA Naik Lagi!
Terkini
Rabu 10-06-2026,20:20 WIB
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pembangunan Daerah
Rabu 10-06-2026,20:10 WIB
Pemkab Ogan Ilir Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2025
Rabu 10-06-2026,20:00 WIB