Penolakan tersebut, bukannya pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim saja. Melainkan 13 kecamatan menolak komposisi untuk sekretaris yang diambil oleh oknum yang baru dua tahun bergabung.
“Ada bukti dokumennya penolakan 13 kecamatan diatas materai Rp10 ribu. Ditambah lagi tiga organisasi sayap yang menolak untuk komposisi untuk sekretaris dan sudah disampaikan ke DPD Golkar Sumsel,” ucapnya.
Sementara itu, Yusran Efendi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Golkar mengatakan, anggota Fraksi Golkar sangat respon apa yang dikatakan kader-kader Golkar. Disini salah satu kemajuan dari pada suatu organisasi Partai Golkar. Dimana ada beberapa tuntutan temen-temen kader, salah satunya diminta anulir masalah kepengurusan karena tidak sesusai dengan AD/ART dan juklak Partai Golkar.
“Insya Allah dalam permasalahan ini saya akan langsung menyampaikan kepada ketua terpilih pak Hadiono supaya menganulir dan menyerap aspirasi kawan-kawan kader Golkar untuk menganalisa ulang kepengurusan Partai Golkar seusai juklak, juknis AD/ART Partai Golkar,” ujarnya. (*)