PALEMBANG,PALPOS.ID- Tidak ingin terjadinya konflik dalam upaya penyetopan ilegal Drilling dan ilegal refinery, Pj Bupati H Apriyadi Mahmud memaksimalkan koordinasi dengan sejumlah pihak terutama jajaran TNI dan Polri.
Setelah sebelumnya Pj Bupati Apriyadi turun langsung bersama Dandim 0401 Muba Letkol Arm Dede Sudrajat SH dan Kapolres Muba AKBP Siswandi SH Sik MH ke lokasi ilegal Drilling di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang dan memberikan ultimatum tegas kepada penambang minyak ilegal, kali ini Selasa (22/11/2022) Pj Bupati H Apriyadi bersama Dandim 0401 Muba Letkol Arm Dede Sudrajat SH dan Kapolres Muba AKBP Siswandi SH SIK MH sowan langsung ke Pangdam II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel hingga Danrem 044/Gapo untuk meminta pengamanan ekstra guna meminimalisir konflik.
"Masyarakat Muba percayalah, saat ini kita sedang bekerja demi kebaikan daerah kita sendiri. Dan kesejahteraan masyarakat lebih ter-arah," tegas Apriyadi.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Apriyadi juga melaporkan bahwasannya ulah penambang ilegal terutama di Desa Tanjung Dalam sudah berakibat ke pencemaran sungai. "Kalau ini dibiarkan saja akan sangat berdampak buruk, harus ada upaya tegas dan pendampingan," ucapnya.
Mantan Kepala Bappeda Muba ini mengatakan, persoalan ilegal Drilling kalau dibiarkan terus menerus tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan tetapi juga berpotensi akan terjadi konflik antar kelompok masyarakat. Pemkab Muba juga berencana akan menemui Menteri Lingkungan Hidup untuk membahas dampak lingkungan akibat aktivitas illegal drilling.
"Yakinlah kami akan mencarikan solusi terbaik untuk masyarakat tanpa menzalimi, demi kebaikan kita semua warga Muba," tuturnya.
Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Hilman Hadi SIP MBA MHan mendukung tindakan dan upaya yang sudah dilakukan Pj Bupati Muba bersama Forkopimda di Muba dalam penertiban ilegal Drilling serta ilegal refinery yang terus terjadi di Kabupaten Muba.
"Upaya dari Pemkab Muba untuk mengatasi ilegal drilling sudah sangat baik. Saya berpendapat bahwasanya terdapat 3 upaya untuk mengatasi ilegal drilling ini, langkah dalam jangka pendek bisa dibentuk posko terpadu bersama. Kemudian langkah menengah melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang berbenturan. Setelah itu, Jangka panjang perjuangkan hal-hal khusus yang terjadi,"katanya.