Namun orang yang menandatanganinya tidak mencapai target.
9. Jogjakarta
Provinsi di Pulau Jawa ini sudah menganut sistem pemerintahan kerajaan sejak masa lampau.
Saat Indonesia meraih kemerdekaan, kota ini diberikan otonomi khusus dan diperbolehkan menganut sistem kerajaan.
Akan tetapi pada 2012 lalu tiba-tiba muncul beberapa pihak yang menyerukan pernyataan bahwa DIY siap bila harus berpisah dengan NKRI.
10. Sumatera Barat
Selain kecamatan dan kelurahan, Sumatera Barat memiliki pembagian wilayah administratif yang disebut sebagai nagari.
Nagari disebutkan merupakan istilah pengganti untuk menyebut desa di daerah mereka.
Nagari sendiri dikepalai oleh wali nagari yang dibantu beberapa wali jorong.
Pada 2013 lalu DPR-RI mengesahkan RUU Desa.
Hal ini ternyata menimbulkan kekecawaan pada pemangku adat Minangkabau yang menilai bahwa RUU tersebut tidak menghormati eksistensi nagari.
Sistem kepemerintahan desa pun dianggap berbeda dengan yang diterapkan di nagari.
Ia meminta nagari di Minangkabau dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa seperti Aceh dan DIY.
Bila hal tersebut tak dapat dikabulkan, para pemangku adat meminta agar pemerintah pusat tidak mengobok-obok eksistensi nagari.
11. Timor Timur
Setelah 450 tahun dijajah oleh Bangsa Portugis, Timor Timur kemudian masuk ke dalam wilayah NKRI sebagai provinsi ke 27.