Kemudian, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan BLUD, pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hingga pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
BACA JUGA:8 Prinsip Utama Pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
BACA JUGA:Presiden Jokowi Tegaskan Aman Investasi di IKN Nusantara Termasuk Siapapun Pemenang Pilpres 2024
Terkait anggaran ‘kosong’ atau anggaran siluman itu, Ketua Katar Sugiyanto meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertindak tegas.
‘’Tindak tegas Kepala SKPD DKI Jakarta main bancakan dalam realisasikan APBD,” tegas Sugiyanto.
Dikatakan Sugiyanto, Penjabat Gubernur DKI harus hHati-hati ya, karena kita khawatir APBD DKI cuma besar di angka, tapi faktanya kosong.
Makanya, ada copas-copas lagi saat laporan biar output dan inputnya kelihatan seimbang," tutur Sugiyanto kepada wartawan, Minggu 11 Juni 2023.
BACA JUGA:Rencana Pemekaran Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim Penyangga IKN Nusantara...
"Makanya Pak Gubernur, sikat aja itu pejabat yang nakal. Bukannya bekerja untuk rakyat tapi malah ngejar target dengan mainin APBD,.
Apalagi jadi makelar proyek. Itu bikin malu wajah Pemprov," ketus Sugiyanto.
Semuanya harus ditindak tegas, agar kepala SKPD tidak takut dengan tekanan dari pihak manapun.
Karena SKPD itu, tambah Sugiyanto, mestinya tegak lurus kepada Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Pemprov DKI jakarta.
BACA JUGA:Wacana DOB Provinsi Sumatera Tenggara Pemekaran Provinsi Sumatera Utara, 5 Kabupaten Kota Bergabung
‘’Kemudian SKPD itu tunduk kepada kepentingan rakyat yang sudah diusulkan melalui Musrenbang,” tambah Sugiyanto. *