JAKARTA, PALPOS.ID - Setelah berlangsung selama 4 hari sejak 16 Juli 2023 lalu, Rapat Koordinasi Pengendalian Dukung Manajemen Kementrian Hukum dan HAM resmi ditutup, Selasa malam (18/7).
Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan HAM, Y Ambeg Pramarta berkesempatan menutup langsung kegiatan.
Dalam sambutannya, Abeg mengapresiasi sinergitas yang tercipta selama kegiatan.
“Saya melihat bahwa Raktor ini bukan sekadar merumuskan capaian kinerja, tapi juga terdapat semangat perseptif sinergitas. Pimpinan berkeinginan merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga menggunakan pendekekatan bootim- up,” ujar Ambeg.
Dilanjutkannya, bahwa rakor ini ebrtujuan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Kementrian Hukum dan HAM, yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan.
BACA JUGA:Pusri Siapkan Stok Pupuk di Jateng Sesuai Ketentuan
Ambeg juga menyampaikan tiga hl yang harus ditindaklanjuti, “Pertama, pelaksanaan rencana aksi bidang perencanaan dan keuangan, SDm, BMN, dan SPBE.
Kedua penyelesaian seluruh output yang telah dirumuskan dengan kerangka logis penyusuan regulasi.
Terakhir, rencana aksi tersebut dapat diinternalisasikan secara massif, sambil menjaga fungsi pengendalian secara berkelanjutan,” ungkap mantan Sekretaris Jenderal Kemenkumham pada masa itu.
Rapat koordinasi Pengendalian dukung Manajemen Kementrian Hukum dan HAM tahun 2023 ini telah menghsilkan draf Kebiajak tentang perunjuk dan arahan percepatan kinerja program dukungan manajemen semester II TA 2023 yang dihasilkan oleh masing- masing komisi yang telah dibentuk.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya dan Kepala Divisi Adminitrasi, Idris.
BACA JUGA:Ladies, Kamu Harus Tahu 5 Alasan Mengapa Olahraga Lari Cocok Untuk Wanita Zaman Now
Tergabung dalam komisi III yang merumuskan tentang percepatan kinerja di bidang system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
“Kami telah memperoleh hasil rumusan kbijakan yang sangat berguna untuk diimplementasikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dibidang Sumber Daya Manusia, kami lakukan percepatan dan evaluasi pada penerimana calon pegawai, mutase dan promosi, disiplin pegawai, dan pembekalan pegawai sebelum pension. Lalu pada SPBE, kami mengedepankan panggung teknologi informasi dalam pelayanan, dan terkait pengamanan BMN dan pengelolaan BMN secara terpadu satu pintu,” papar Ilham.
Kakanwil Ilham Djaya juga menegaskan bahwa outcome rakor ini bukan hanya sebatas diatas kertas namun ada rencana aksi yang akan mendorong percepatan sasaran yang sudah ditetapkan, yaitu peningkatan kualitas reformasi birokrasi Kementrian Hukum dan HAM.*