‘’Kita berharap semua prosesnya berjalan lancar hingga Provinsi Pulau Sumbawa bisa segera terwujud,” tegas Mataram Salim beberapa waktu yang lalu.
Sedangkan sebelumnya Sekda NTB Gita Ariadi mengatakan, informasi tentang isu penyusunan RUU Pemekaran Daerah di Provinsi NTB menjadi dua wilayah adalah hoaks atau berita bohong.
Pernyataan Gita Ariadi itu merespon berkembangnya kabar di media sosial (medsos), yang membuat banyak orang salah tangkap.
"Beredar berita di media sosial tentang rencana DPR RI membahas dan akan mengesahkan lima RUU Pemekaran Daerah. Termasuk Provinsi NTB akan menjadi dua dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Rasanya berita tersebut prematur dan menjurus hoaks," terang Gita Ariadi kepada wartawan tahun 2022 yang lalu.
Dia mengatakan memang beberapa waktu yang lalu, anggota Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja (kunker), antara lain ke NTB. Tujuan kunker adalah sosialisasi hak inisiatif dewan untuk bentuk 13 RUU termasuk menyerap aspirasi tentang pembuatan RUU Provinsi NTB.
Untuk itu, lanjut Gita, substansi RUU itu bukan pemekaran, tapi penyesuaian dasar pembentukan Provinsi NTB dan kondisi aktual yang dipandang perlu.
"Apalagi selama ini, NTB bersama Bali, dan NTT dibentuk dengan Undang-Undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958," terangnya.
Menurut dia, pada 5 Juli 1959, keluar Dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sedangkan UU Nomor 64 Tahun 1958, yang lahir sebelum Dekrit Presiden mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) saat Republik Indonesia Serikat (RIS).
"Hal tersebut dinilai bernuansa federalistik yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Karenanya dipandang perlu untuk disesuaikan," tambah Miq Gite sapaan akrabnya. *