1.Persetujuan Pemerintah Pusat
Proses pemekaran dan pendirian provinsi baru memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk dampak ekonomi dan politik.
2.Pengaturan Administratif
Pembentukan kabupaten-kabupaten baru memerlukan pengaturan administratif yang cermat, termasuk pembentukan lembaga pemerintahan dan infrastruktur pendukung.
3.Sumber Daya Finansial
Provinsi Berau Raya yang baru harus dapat mengelola sumber daya finansialnya dengan bijak untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
4.Kesepakatan Masyarakat Lokal
Untuk berhasil, pemekaran ini juga harus didukung oleh masyarakat lokal dan pihak-pihak terkait.
Diketahui, Provinsi Berau Raya memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di wilayah timur Indonesia.
Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak, impian menuju Provinsi Berau Raya dapat menjadi kenyataan dalam beberapa tahun mendatang.
Sejarah kebesaran Kerajaan Berau yang pernah mencakup wilayah luas dapat menjadi inspirasi bagi langkah-langkah menuju masa depan yang lebih gemilang. *