Sementara itu, kabupaten kepulauan seperti Sangihe dan Talaud diusulkan untuk bergabung membentuk Provinsi Nusa Utara.
Namun, isu pemekaran juga membawa efek sosial dan budaya yang perlu dipertimbangkan.
Ada kekhawatiran tentang potensi fragmentasi sosial dan budaya.
Pemekaran wilayah bisa mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat lokal dan interaksi antar kelompok etnis.
Banyak pihak yang meragukan efektivitas dari pemekaran ini.
Kritik yang muncul antara lain berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur baru, serta potensi fragmentasi sosial dan budaya.
Rencana ini masih berada dalam tahap wacana dan perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD Sulawesi Utara, pemerintah pusat, dan juga melalui proses referendum.
Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil kajian dan diskusi yang mendalam antara semua pihak terkait.
Dengan rencana pemekaran ini, Sulawesi Utara berpotensi mengalami transformasi signifikan dalam struktur pemerintahannya.
Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang terlibat.
Hanya waktu yang akan menentukan apakah rencana ambisius ini akan membawa manfaat atau justru sebaliknya.
Pemekaran wilayah di Sulawesi Utara adalah isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
Adanya pemahaman mendalam tentang sejarah dan konteks di balik usulan ini menjadi kunci untuk merancang kebijakan yang benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Diulas sebelumnya, isu pemekaran wilayah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tengah menjadi sorotan publik dan pemerintah setempat.
Kabar ini telah beredar sejak tahun 2018 dan kini mendapatkan angin segar dengan munculnya wacana pembentukan dua provinsi baru dan beberapa kabupaten.
Provinsi Sulawesi Utara berlokasi di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota di Kota Manado.