Ia menyoroti permasalahan keuangan yang membuat KONI Sumsel kesulitan untuk melaksanakan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub).
"Artinya ini perlu mendapat perhatian serius, bahkan agenda pembenahan kedepan oleh Ketum yang baru nantinya menjadi prioritas. Soal Pj Gubernur Sumsel, ini bukan dimaksud untuk cawe-cawe, tapi ya karena kondisi luar biasa ini dan menurut AD/ART KONI juga jelas bahwa unsur pimpinan daerah adalah pelindung KONI Sumsel," ungkap Mualimin.
BACA JUGA:Tapak KONI Sumsel Siap Bela Insan Olahraga Sumatera Selatan
BACA JUGA:Hendri Zainuddin, Ketua Umum KONI Sumsel Tersangka Kasus Korupsi, Tidak Ditetapkan untuk Ditahan
Dalam menjelaskan kondisi KONI Sumsel, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Palembang ini menyoroti permasalahan hukum yang membuat beberapa unsur pimpinan KONI Sumsel ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.
Sebagai respons atas kondisi ini, Mualimin Pardi Dahlan bersama sejumlah pegiat olahraga lainnya membentuk Tim Advokasi Pembela Hak Anggota (TAPAK) KONI Sumsel pada medio September 2023.
Tim ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap hak-hak anggota KONI Sumsel. Mualimin Pardi Dahlan juga aktif membantu anggota KONI Sumsel mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Sumsel pada tanggal 17-24 September 2023 di Kabupaten Lahat.
Sejak pengunduran diri Hendri Zainuddin sebagai Ketum KONI Sumsel Masa Bakti 2020-2024 pada tanggal 11 September 2023, KONI Pusat menunjuk Wakil Ketua Umum III Bidang Organisasi KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Andrie TU Soetarno sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Sumsel. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 145 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023.
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Dana Hibah, Ini Penjelasan Waketum IV KONI Sumsel...