Meskipun Banyuwangi tidak terpilih sebagai ibukota, partisipasinya dalam pembentukan provinsi baru tetap diakui sebagai langkah maju.
Tantangan dan Kendala dalam Pemekaran
Pemekaran Provinsi Jawa Timur tentu tidak terlepas dari tantangan dan kendala.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menemukan undang-undang yang sesuai untuk melaksanakan pemekaran tersebut.
Direktur Pengurus dan Otonomi Daerah Setda Jawa Timur, Jempin Marbun, menyatakan bahwa kabar pemekaran masih sebatas usulan dan pembahasan.
BACA JUGA:Lembah Indah Malang di Jawa Timur: Destinasi Glamping Mewah dan Murah yang Memikat Hatimu
BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten dan Kota di Jawa Timur: Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan
Tantangan administratif dan hukum masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.
Posisi DPD RI dan Pemerintah Pusat
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan dukungan pada wacana pemekaran provinsi baru, termasuk Provinsi Blambangan.
Namun, ia menegaskan bahwa pembentukan tersebut harus melalui kajian matang dan prosedur yang berlaku.
Kapuspen Kemendagri, Benny Irwan, sebelumnya telah menegaskan bahwa pemekaran daerah di wilayah Jawa Timur masih dalam tahap pembahasan.
BACA JUGA:Wacana Pemekaran Provinsi di Pulau Jawa: Potret 3 Provinsi Baru yang Diusulkan dari Jawa Timur
Pembentukan Provinsi Bukan untuk Kepentingan Politis
LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk kepentingan politis, seperti bagi-bagi jabatan dan kekuasaan.