Masyarakat di kedua kabupaten yang berpotensi mekar ini menyambut rencana pemekaran dengan beragam pandangan.
Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk pengembangan wilayah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ada juga keprihatinan terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul akibat pemekaran ini.
Dukungan dan Penolakan
Seiring dengan wacana ini, dukungan dan penolakan bermunculan dari berbagai pihak.
Pemerintah Provinsi Sulsel secara umum memberikan dukungan, namun pemangku kepentingan lokal dan kelompok masyarakat tertentu juga menyuarakan keprihatinan dan penolakan terhadap rencana pemekaran ini.
Perkembangan dan Rencana Masa Depan
Meskipun rencana pemekaran ini masih dalam tahap awal, ada upaya untuk terus mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasi kendala yang ada.
Pihak terkait berharap dapat mengatasi moratorium DOB agar pemekaran dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
Dengan demikian, rencana pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sebuah konten berita yang mendalam, mencakup semua aspek yang relevan dengan perkembangan dan dampak dari wacana ini.
Pemekaran Sulawesi Selatan (Sulsel): Membahas Pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Bugis Timur.
Sejak beberapa tahun terakhir, wacana pembentukan enam provinsi baru di Pulau Sulawesi telah menjadi sorotan.
Menariknya, dua dari keenam provinsi tersebut berasal dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Meskipun rencana ini tengah dibahas, aturan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat menjadi hambatan utama.
Meski demikian, pemekaran Sulsel dianggap penting untuk mencapai pemerataan pembangunan dan mengurangi rentang kendali pelayanan pemerintahan.
Provinsi Luwu Raya: