Mesakh Mirin menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Timur juga dapat menjadi langkah positif untuk mengoptimalkan potensi pegunungan bintang dan menjaga keberlanjutan budaya.
Dukungan Penuh dari Ketua Komisi II DPR RI
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan bahwa pemekaran provinsi di Papua didasarkan pada wilayah adat.
Keputusan untuk membatasi menjadi 7 provinsi di Papua dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan pelayanan publik dan kesejahteraan.
Meskipun rencana Provinsi Papua Utara sudah mendapat persetujuan, Doli Kurnia tetap memantau perkembangan wacana DOB provinsi baru, termasuk Provinsi Papua Timur.
Papua: 6 Provinsi yang Ada dan Pemekaran Tahun 2022
Pada tahun 2022, Presiden Jokowi meresmikan 4 provinsi baru di Papua, meningkatkan jumlah provinsi menjadi 6.
Provinsi-provinsi tersebut meliputi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Setiap provinsi memiliki ibukota masing-masing yang menjadi pusat pemerintahan dan pembangunan.
Potensi dan Tantangan Pembentukan Provinsi Baru
Pemekaran wilayah menjadi Provinsi Papua Utara dan Papua Timur membuka peluang baru dalam pengembangan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tersebut.
Namun, tantangan seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, harmonisasi antar-suku, dan pemeliharaan lingkungan juga perlu diperhatikan.
Pemerintah harus mengambil langkah bijak untuk memastikan bahwa pemekaran ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua.
Melihat Masa Depan Papua: Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam menyongsong pemekaran Papua, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan.
Investasi dalam sektor pendidikan akan memberikan bekal bagi generasi muda Papua untuk berkontribusi pada pembangunan daerahnya.