Pemekaran hanya sebatas pembahasan dan usulan tanpa kepastian realisasi.
Perspektif Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung usulan daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Blambangan.
Namun, ia menekankan perlunya kajian matang dan pemenuhan prosedur yang berlaku.
LaNyalla menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukan untuk kepentingan politik dan kekuasaan semata, melainkan harus didasarkan pada potensi SDA, SDM, dan sumber ekonomi yang memadai.
BACA JUGA:Wacana Pemekaran Kota Jember di Provinsi Jawa Timur Kembali Mencuat, Ini Opsi Terbarunya!
BACA JUGA:Demi Provinsi Madura Jawa Timur Kabupaten Pamekasan Akan Jadi Daerah Otonomi Baru
Usulan Pemekaran Pulau Jawa dan Moratorium DOB
Di samping wacana pemekaran Provinsi Jawa Timur, muncul usulan untuk memekarkan 9 provinsi di Pulau Jawa.
Meskipun termasuk dalam pembahasan tersebut, hingga saat ini, moratorium DOB belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.
Tidak ada persiapan dan persyaratan yang dipenuhi untuk mendukung usulan tersebut.
Ketidakpastian Realisasi Pemekaran Provinsi di Jawa Timur
Meskipun wacana pemekaran Provinsi Jawa Timur terus berkembang, masih ada ketidakpastian mengenai realisasi.
BACA JUGA:Glamping Murah di Shanaya Resort Malang Jawa Timur: Liburan Hemat di Tengah Keindahan Alam
BACA JUGA:Wacana Pemekaran Kabupaten Malang Jawa Timur: Antara Gagasan Pergantian Nama dan Dukungan Masyarakat
Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menemukan landasan hukum yang memungkinkan pembentukan provinsi baru.