Meskipun wacana pembentukan Kabupaten Cirebon Timur dan Provinsi Cirebon menawarkan peluang besar bagi pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan, tetapi tentunya juga tidak terlepas dari tantangan.
Diperlukan kajian mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, dan politik dari pemekaran ini.
Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan aspirasi ini.
Mendorong Partisipasi Masyarakat
Partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun implementasi, menjadi krusial dalam pembentukan daerah otonomi baru.
Melalui dialog dan konsultasi yang terbuka, kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara optimal.
Dengan demikian, pembentukan Kabupaten Cirebon Timur dan Provinsi Cirebon dapat menjadi cerminan dari kehendak dan kebutuhan nyata masyarakat setempat.
Kesiapan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik menjadi prasyarat penting dalam menjalankan otonomi daerah baru.
Investasi dalam bidang ini akan menjadi investasi jangka panjang yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang tepat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Langkah Strategis Menuju Era Baru dengan Tiga Provinsi Otonomi Baru