PRABUMULIH, PALPOS.ID - Isu pungutan liar (pungli) yang mencuat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Prabumulih mendapat perhatian serius dari Penjabat (PJ) Walikota Prabumulih, H Elman ST MM.
Pj Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, mengatakan bahwa menyikapi isu tersebut dirinya telah menginstruksikan Inspektorat untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pengecekan dan verifikasi terkait kabar yang beredar.
“Sudah diinstruksikan (Inspektorat) terkait PPDB, saat ini Inspektorat sedang melakukan pengecekan ke lapangan terkait isu-isu pungli PPDB,” ungkap H Elman ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Senin, 20 Mei 2024.
Menurutnya, pengecekan ini tidak hanya dilakukan dengan mengonfirmasi kepada pihak sekolah, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan masyarakat untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Tekankan Netralitas RT dan RW dalam Pilkada 2024
BACA JUGA:Dukung Petisi Tolak Study Tour, Pj Wako Prabumulih: Untuk Sementara Kita Tunda Dulu
“Jadi selain ke sekolah-sekolah, tim juga menanyakan langsung kepada Masyarakat maupun calon siswa dan keluarganya,” ujar H Elman.
Elman menekankan bahwa tim Inspektorat yang dikerahkan bersifat seperti tim investigasi rahasia atau "tim siluman" untuk memperoleh fakta-fakta yang konkret di lapangan.
“Tim ini sifatnya tim siluman juga, jadi konkret permasalahan ini apa benar seperti itu faktanya di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut PJ Walikota Elman mengungkapkan bahwa ia telah berulang kali mengingatkan kepala sekolah, guru, dan pihak sekolah lainnya agar melaksanakan PPDB sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menghindari segala bentuk pelanggaran, termasuk pungutan liar.
BACA JUGA:Tegas! Kapolres Prabumulih Robohkan 2 Gudang Diduga Bekas Penimbunan Minyak Ilegal
BACA JUGA:Tingkatkan Keselamatan di Jalan Raya, Satlantas Polres Prabumulih Gencar Razia ODOL
“Sudah sering diinstruksikan baik melalui HP, rapat maupun saat upacara, jangan sampai terjadi indikasi-indikasi itu (pungli) penerimaan siswa dan lakukanlah penerimaan siswa sesuai dengan proseduralnya.
Kasihan kita sama masyarakat yang anaknya kepengen sekolah di situ tapi kalah dengan orang-orang yang tidak memenuhi syarat,” tegas Elman.
Pada kesempatan itu pula H Elman menuturkan, upaya preventif lain yang telah dilakukan yakni memangkas birokrasi yang dinilai terlalu panjang dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.