Pembagian Aset dan Utang: Proses pembagian aset dan utang antara daerah induk dan daerah pemekaran bisa menjadi isu yang kompleks.
Penyesuaian Birokrasi: Membentuk birokrasi baru yang efisien dan efektif membutuhkan waktu dan usaha yang besar.
Konsensus Politik: Pemekaran wilayah harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat setempat.
Proses dan Langkah-Langkah Ke Depan
Untuk mewujudkan Kota Lembang, diperlukan beberapa langkah strategis, di antaranya:
Studi Kelayakan: Pemerintah harus melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah ini benar-benar diperlukan dan layak dilakukan.
Penyusunan Regulasi: DPRD dan pemerintah daerah harus menyusun regulasi yang mendukung proses pemekaran.
Pengajuan Usulan ke Pemerintah Pusat: Usulan pemekaran harus diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.
Sosialisasi dan Konsultasi Publik: Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan konsultasi publik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Pembentukan Tim Pemekaran: Dibentuknya tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh proses pemekaran.
Harapan Masyarakat
Masyarakat di wilayah yang diusulkan menjadi Kota Lembang sangat berharap pemekaran ini dapat segera terwujud.
Mereka menginginkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, serta pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Lembang, "Kami berharap dengan terbentuknya Kota Lembang, pembangunan di daerah kami bisa lebih cepat dan merata. Selama ini, banyak kebutuhan kami yang kurang mendapatkan perhatian."
Perspektif Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat juga harus menyesuaikan diri dengan pemekaran ini.