Peningkatan Efektivitas Pemerintahan: Dengan wilayah yang lebih kecil dan terfokus, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efektif dan efisien.
Pemerataan Pembangunan: Pembentukan provinsi baru dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan pemerintahan yang lebih dekat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Optimalisasi Sumber Daya Alam: Pemekaran wilayah memungkinkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan terarah.
Pendukung Ibukota Negara: Provinsi Barito Raya diharapkan dapat menjadi penyangga utama bagi IKN, mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Tantangan dan Kritik
Namun, pemekaran wilayah juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, antara lain:
Biaya Administratif: Pembentukan provinsi baru memerlukan biaya yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan operasional pemerintahan baru.
Konflik Sosial: Pemekaran dapat memicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik, terutama mengenai batas wilayah dan alokasi sumber daya.
Sumber Daya Manusia: Diperlukan SDM yang kompeten untuk mengelola pemerintahan baru secara efektif.
Langkah Ke Depan
Untuk memastikan pemekaran wilayah ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan, beberapa langkah yang perlu diambil adalah:
Perencanaan yang Matang: Pemerintah daerah dan pusat harus melakukan perencanaan yang matang dan komprehensif.
Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses pemekaran untuk memastikan kepentingan mereka terakomodasi.
Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin bahwa proses pemekaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Koordinasi Antar Lembaga: Memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.