Intinya, pemekaran wilayah Kalimantan Tengah dengan pembentukan Provinsi Barito Raya adalah langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Meskipun masih ada tantangan, terutama terkait dengan moratorium DOB, dua opsi yang diusulkan menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru ini.
Dengan dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat, harapan akan terciptanya Provinsi Barito Raya tetap ada.
Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Usulan Pembentukan Dua Provinsi Daerah Otonomi Baru.
Pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan memunculkan berbagai rencana dan strategi untuk mendukung proyek besar ini.
Salah satu usulan yang muncul adalah pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan pembentukan dua provinsi daerah otonomi baru.
Usulan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung IKN, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Latar Belakang Pemekaran
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah yang mencapai 153.564 kilometer persegi dengan 13 kabupaten dan satu kota, yaitu Kota Palangkaraya yang juga merupakan ibukota provinsi.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 2,65 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, wilayah ini dihadapkan pada tantangan besar dalam hal pengelolaan dan pelayanan publik.
Pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.
Usulan pembentukan dua provinsi baru, yaitu Provinsi Kotawaringin dan Provinsi Barito Raya, diharapkan dapat mendukung pengembangan wilayah serta menjadi penyangga bagi IKN yang baru.
Usulan Pembentukan Dua Provinsi Baru
1. Provinsi Kotawaringin
Pembentukan Provinsi Kotawaringin merupakan salah satu usulan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Tengah.
Lima kabupaten yang menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan provinsi ini adalah: