Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, mengungkapkan harapannya agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik melalui persiapan yang matang.
Ia juga berpesan agar semua Kepala UPT melakukan percepatan kinerja agar capaian target tahun 2024 dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.
BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Monev Layanan Hukum dan HAM di Lapas Narkotika Muara Beliti
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Supervisi Kerja Sama pada Satuan Kerja
“Kami berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi semua peserta," ujar Dr Ilham Djaya.
Persiapan yang matang adalah kunci untuk memastikan acara ini sukses. Saya juga berharap agar semua Kepala UPT dapat melakukan percepatan kinerja sehingga target tahun 2024 dapat tercapai sesuai dengan rencana.
Acara Monev ini akan melibatkan seluruh Kepala satuan kerja beserta operator dari masing-masing satuan kerja.
BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Pantau Pelayanan Berbasis HAM di Balai Pemasyarakatan
BACA JUGA: DJKI Evaluasi Layanan Pendaftaran Merek Pada Kemenkumham Sumsel
Selama tiga hari, para peserta akan mengikuti berbagai sesi yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja Semester I dan menyusun SAKIP tahun 2024.
Selain sesi evaluasi, akan ada juga sesi pendampingan untuk membantu satuan kerja dalam menyusun SAKIP dengan lebih efektif.
Para narasumber dari Inspektorat Wilayah V, Biro Perencanaan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan memberikan presentasi dan panduan terkait berbagai aspek evaluasi kinerja dan penyusunan SAKIP.
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Tandatangani PKS Dengan Bank Tabungan Negara Cabang Palembang
BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Lakukan Monev PEKPPP di UPT
Kehadiran narasumber ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan praktis bagi para peserta.
Pendampingan dalam penyusunan SAKIP merupakan bagian penting dari acara ini. Rahmi menjelaskan bahwa SAKIP adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah.