Hal ini menambah beban ekonomi bagi keluarga yang sudah kesulitan secara finansial.
Reaksi DPRD dan Masyarakat
Tuntutan HIMPKA untuk memecat Sutoko juga mendapat dukungan dari beberapa anggota DPRD Sumsel.
Mereka sepakat bahwa masalah dalam pelaksanaan PPDB harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan merugikan siswa serta orang tua.
Masyarakat Sumatera Selatan juga menunjukkan dukungan mereka terhadap aksi HIMPKA.
Banyak yang berharap agar pemerintah provinsi segera mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memastikan bahwa proses PPDB berjalan dengan adil dan transparan di masa mendatang.
Harapan untuk Masa Depan
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HIMPKA menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Selatan tidak tinggal diam terhadap masalah yang terjadi dalam sistem pendidikan mereka.
Mereka menginginkan perubahan dan berharap bahwa pemerintah provinsi, terutama Pj Gubernur Elen Setiadi, dapat mendengarkan aspirasi mereka dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi.
Masa depan pendidikan di Sumatera Selatan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menangani masalah ini dengan bijaksana dan adil.
Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih merata bagi semua siswa di provinsi ini.
Intinya, carut marut PPDB di Sumatera Selatan adalah cerminan dari banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi.
Kegaduhan yang terjadi harus menjadi pembelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan.
Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
Dengan adanya aksi demonstrasi dari HIMPKA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pendidikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pendidikan yang ada. *