Pemekaran wilayah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari segi akademik maupun administratif.
Untuk itu, Pemkab Ketapang telah menyiapkan anggaran khusus untuk melakukan kajian akademik terkait pemekaran Kabupaten Jelai Kendawangan Raya.
Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemekaran tersebut benar-benar dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain kajian akademik, persiapan administratif juga menjadi fokus utama.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan administratif terpenuhi sebelum mengajukan permohonan pemekaran ke pemerintah pusat.
Dalam hal ini, koordinasi antara berbagai instansi dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pemekaran.
Tantangan dan Hambatan Pemekaran
Meskipun dukungan terhadap pemekaran Kabupaten Jelai Kendawangan Raya cukup besar, ada berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi.
Salah satu tantangan utama adalah moratorium DOB yang belum dicabut oleh pemerintah pusat.
Moratorium ini membuat proses pemekaran menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama.
Selain itu, ada juga tantangan terkait dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah yang akan dimekarkan.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur yang ada cukup memadai untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di kabupaten baru.
Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pemerintahan di kabupaten baru dapat berjalan dengan baik.
Harapan Masyarakat terhadap Pemekaran
Masyarakat di wilayah yang akan dimekarkan menyambut baik rencana pemekaran Kabupaten Jelai Kendawangan Raya.
Mereka berharap bahwa dengan adanya pemekaran ini, pembangunan di wilayah mereka dapat lebih cepat dan merata.