Sumsel Pertahankan Prestasi Akuntabilitas: WTP untuk Kesepuluh Kali

Jumat 17-05-2024,13:21 WIB
Reporter : Septi
Editor : Bambang

Menurutnya, pencapaian ini seharusnya menjadi dorongan untuk terus menjaga dan meningkatkan standar pengelolaan keuangan yang telah dicapai.

Dalam acara tersebut, Ahmadi Noor Supit juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 yang bertujuan untuk memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu, ia mendorong DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

BACA JUGA: Didampingi Pj Gubernur Sumsel, Jokowi Fokus pada Peningkatan Infrastruktur Kesehatan di Daerah Terpencil

BACA JUGA: Kolaborasi Efektif, Sumsel Sukses Kendalikan Inflasi dan Turunkan Stunting

“Kami berharap hasil pemeriksaan ini akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel di masa yang akan datang,” tegas Supit.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK RI dan tim pemeriksa atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu.

Fatoni menegaskan bahwa pencapaian opini WTP untuk kesepuluh kalinya ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengelola keuangan daerah dengan baik.

BACA JUGA:Agus Fatoni: Komitmen Pemprov Sumsel Dorong Pembangunan di 17 Kabupaten/Kota

BACA JUGA:Ambil Langkah Strategi : Agus Fatoni Genjot Pembanguna di Provinsi Sumsel

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI, khususnya jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh Tim Pemeriksa, yang telah menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan LHP secara tepat waktu, serta memberikan masukan, saran, dan rekomendasi yang konstruktif,” ungkap Fatoni.

Fatoni juga menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dengan opini WTP yang telah diraih, Fatoni berharap agar hal ini dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA: Sembilan Bulan Pimpin Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Raih 37 Penghargaan

BACA JUGA:Kopi Sumsel Diakui Pasar, Harga Tembus Rekor Tertinggi

“Prestasi ini tentunya menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang harus dipertahankan,” tambah Fatoni.

Kategori :