BATURAJA, PALPOS.ID- Sejumlah kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten OKU mengajukan mosi tidak percaya terhadap ketua mereka, Ir Wilson, karena dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran dana partai.
Untuk itu puluhan kader dan pengurus Partai Hanura OKU tersebut mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa serta memanggil Ketua DPC Hanura OKU, Ir Wilson beserta bendaharanya, karena dinilai tidak transparan dalam penggunaan dana partai.
"Kami menduga penggunaan dana partai yang merupakan dana hibah dari Kesbangpol Limas OKU senilai sekitar Rp90 juta dalam laporan keuangannya telah terjadi pemalsuan tandatangan pada saat rapat pengurus partai," ungkap Ketua PAC Kacamatan Baturaja Timur, Arif Budiman, Selasa 23 Juli 2024.
Selain itu lanjut dia, beberapa rapat yang diadakan terindikasi fiktif dengan memasukan nama-nama pengurus partai, disertai tanda tangan palsu. "Kita sudah cek ke Kesbangpol ternyata ada pemalsuan tandatangan pengurus partai. Belum lagi nilai nominal uang transport yang diberikan angkanya juga dinaikkan dua kali lipat," bebernya.
Masalah lainnya yang tak kalah penting adalah terkait kepemimpinan Wilson yang dinilai tidak berkembang dan gagal membesarkan nama partai. "Hanura ini pada pemilu 2019 sukses meraih 4 kursi di DPRD OKU, namun pada 2024 ini justru turun menjadi 3 kursi. Penyebabnya apa? Karena hubungan Wilson yang tidak harmonis dengan caleg Hanura sehingga tiga orang lompat ke partai lain. Padahal ketiga caleg itu sukses duduk kembali di DPRD OKU," sesalnya.
BACA JUGA:Pj Bupati OKU Hadiri Apel dan Simulasi Karhutlah, Begini Pesan Menko Perekonomian
BACA JUGA: Jalinsumteng OKU Rusak Parah, Warga Minta Segera Diperbaiki
Kemudian Wilson juga jarang berada di Baturaja, kebanyakan berada diluar daerah. ”Selama memimpin di Partai Hanura, tidak pernah ada perhatian terhadap PAC bahkan sangat jarang melibatkan PAC untuk bermusyawarah dalam membentuk suatu sistem kerja demi kamajuan partai, selama memimpin Wilson tidak transparan dan akuntabel dalam penggunaan dan pengolahan dana partai," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC Hanura OKU, Ir Wilson mengatakan, masalah ini sudah diverifikasi di tingkat provinsi dan hasilnya sudah dikirim ke pusat.
Karena motifnya sudah jelas lanjut Wilson, mosi tidak percaya itu tidak ditanggapi pusat maupun dari aparat penegak hukum.
"Masalah inikan katek yang dirugikan. Inikan masalah internal partai. Jadi penegak hukum tidak ikut campur di dalamnya. Solusi terakhir paling dibuat event baru lagi. Masalah ini sudah 2 bulan mereka rancang," tegasnya.
Khusus dana hibah parpol sudah ada hasil audit BPK RI yang diterima Kesbangpol Limas OKU. Namun karena mendekati Pilkada masalah ini dipolitisir lagi. "Masalah ini terkesan dipaksakan saja, makanya aparat penegak hukum diam saja," tandasnya. (*)