"Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan," ujar Ma'ruf Amin.
BACA JUGA:Menjelang Pelaksanaan Job Fair, Pembuatan Kartu AK1 di Disnaker Prabumulih Meningkat
BACA JUGA:Penjabat Walikota Prabumulih Serahkan Rancangan Perubahan KUA PPAS Perubahan 2024 ke Ketua DPRD
Ia menambahkan bahwa pendanaan yang kuat dan berkelanjutan adalah kunci untuk menjamin keberlangsungan program JKN dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, Wapres juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengambil langkah proaktif dalam memastikan seluruh pemberi kerja,
Termasuk perusahaan di wilayah masing-masing, mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memberikan asistensi kepada pekerja informal agar mereka dapat terdaftar dalam Program JKN.
BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah, Ibu-Ibu: Sering-Sering Bae
BACA JUGA:Bangun Sinergitas, Bawaslu Prabumulih Ajak Wartawan Awasi Peserta dan Penyelenggara Pilkada
"Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan asistensi kepada pekerja informal untuk mendaftar ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," tuturnya.
Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa hingga 1 Agustus 2024,
Jumlah kepesertaan JKN secara nasional telah mencapai angka 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia.
Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah memahami pentingnya program JKN dan berkomitmen untuk menjadi peserta aktif dalam program tersebut.
BACA JUGA:Langkah Nyata Kurangi Pengangguran, Disnaker Prabumulih Selenggarakan Job Fair
BACA JUGA:Prabumulih Dapat Kuota 100 CPNS Tahun 2024, Pj Wako: Jangan Percaya Iming-Iming Bisa Meluluskan
Sementara itu, Penjabat Walikota Prabumulih, H Elman ST MM, mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas penghargaan yang diterima.