Prof Dadang Kahmad dari Muhammadiyah menegaskan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi dan dicabut segera.
"Kebijakan yang 'memaksa' Muslimah Paskibraka untuk melepas hijab harus segera dievaluasi dan dicabut," ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa institusi negara lainnya, seperti kepolisian dan militer, telah memberikan kebebasan bagi anggota perempuan mereka untuk berhijab, sehingga seharusnya hal yang sama juga berlaku bagi Paskibraka.
Aksi dan Tanggapan Publik
Kontroversi ini juga mengundang reaksi dari berbagai kalangan masyarakat.
Di media sosial, tagar-tagar yang menentang larangan berhijab bagi Paskibraka mulai bermunculan dan menjadi trending topic.
Banyak netizen yang menyatakan dukungannya kepada anggota Paskibraka yang tetap ingin berhijab, serta mengkritik kebijakan BPIP yang dianggap tidak sensitif terhadap keberagaman dan kebebasan beragama.
Beberapa tokoh publik dan aktivis juga ikut bersuara menentang kebijakan ini.
Mereka menilai bahwa larangan berhijab bagi Paskibraka adalah bentuk diskriminasi dan tidak sejalan dengan nilai-nilai pluralisme yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Dampak Jangka Panjang
Polemik ini tidak hanya berdampak pada citra BPIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan ideologi Pancasila, tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang bagaimana negara seharusnya menangani isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
Jika tidak ditangani dengan bijak, kasus ini berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut di masyarakat, terutama di tengah suasana peringatan Hari Kemerdekaan yang seharusnya menjadi momen untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
Di sisi lain, kejadian ini juga bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan refleksi tentang pentingnya menghormati keberagaman dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya sekadar untuk menjaga keseragaman, tetapi juga harus menghormati hak-hak individu, termasuk hak untuk menjalankan ajaran agama.
Jadi, kontroversi larangan hijab bagi anggota Paskibraka perempuan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya menjaga keseimbangan antara keseragaman dan keberagaman.
Kebijakan yang dikeluarkan BPIP, meskipun dimaksudkan untuk menjaga persatuan, justru dinilai mengekang kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.